Hanung Bramantyo Lega Setelah Temui Sultan Terkait Izin Syuting Filmnya di Yogya

Hanung Bramantyo Lega Setelah Temui Sultan Terkait Izin Syuting Filmnya di Yogya

Tribunjogja/Kurniatul Hidayah
Hanung Bramantyo saat ditemui oleh wartawan sesaat setelah bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono x di Kepatihan, Kamis (16/7/2020) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sutradara Hanung Bramantyo mendatangi Kantor Gubernur, Kamis (16/7/2020).

Kedatangannya menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut bertujuan untuk mencari pencerahan terkait aktifitas syuting yang dilakukan di Yogya selama pandemi Covid-19.

Ia mengatakan bahwa beberapa film yang berada dalam naungan rumah produksinya, Dapur Film, terpaksa harus tertunda, termasuk untuk film yang mengambil gambar di beberapa lokasi di DIY.

Sebut saja film berjudul Ibunda karya Jihan Angga, Surga Yang Tak Dirindukan 3 karya Pritagita Arianegara, dan Gatotkaca film karya Hanung Bramantyo yang akan masuk proses syuting pada Agustus mendatang.

Pada pertemuan tesebut, suami dari Zaskia Adya Mecca tersebut ini mengatakan mendapatkan banyak kejelasan soal Status Tanggap Darurat yang diperpanjang di DIY.

Menurutnya, perpanjangan status tersebut sempat dimaknai berbeda oleh para kru dan pemain bintangnya yang berada di Jakarta sehingga takut datang ke Yogya untuk melanjutkan pengambilan gambar.

"Pemain bintang di Jakarta semua. Ketika terjadi lockdown gini, maka saya tinggal di Jogja, mau syuting (tapi) pemain di Jakarta. Ketika mendengar tanggap darurat diperpanjang, seolah-olah PSBB diperpanjang. Jadi akhirnya nggak berani ke sini. Kami nggak bisa syuting sementara kru dari Yogya, mau ke Jakarta kasus Covid-19 di Jakarta naik. Jadi stuck, bingung," beber bapak 6 anak tersebut.

Namun, penjelasan dari Sultan mengenai status tanggap darurat diakui Hanung membuatnya bisa bernafas lega.

Rey Mbayang Mengaku Tetap Cint Dinda Hauw Meski Tak Bisa Masak Mi Instan

Rekomendasi 14 Drama Korea Terbaik Tahun 2016, Ada Descendants of The Sun Song Joong Ki

Pasalnya kebijakan tersebut diambil untuk urusan administrasi dan mempercepat kebijakan serta penanganan untuk menangani Covid-19 di DIY.

"Seandainya tanggap darurat dihentikan, maka pendanaan atau penanganan terhadap pasien yang terdampak kemudian terhambat oleh birokrasi, salah satunya (harus melalui) lelang. Tapi dengan kondisi darurat, kondisi tadi bisa direct ," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved