OPINI

Food Estate dan Peluang Perbaikan Distribusi Pangan

Program food estate di Kalimantan Tengah yang rencananya akan dibangun dalam kurun tahun 2020 – 2022 ini harus dikawal sebaik-baiknya

Editor: Muhammad Fatoni
istimewa/dok.pribadi
Dian Yuanita W 

TRIBUNJOGJA.COM - Belum lama, ini pemerintah mengumumkan rencana pembangunan lumbung pangan nasional yang akan dibangun di Kalimantan Tengah.

Konsep lumbung pangan yang dicanangkan yaitu mengintegrasikan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada suatu wilayah dengan sistem klaster.

Jika menilik sejarah, lumbung pangan atau lebih lanjut disebut sebagai program food estate sebenarnya bukan merupakan hal baru.

Pada tahun 2010 pemerintah telah mengembangkan food estate di Kabupaten Merauke, Papua.

Program tersebut dikenal dengan nama MIFE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Tidak sampai di situ, pemerintah kemudian kembali membangun food estate di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur pada tahun 2015.

Namun, sepanjang pemberitaan yang ada baik MIFE maupun food estate di Kabupaten Bulungan nampaknya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Terlepas dari isu agraria dan keberpihakan yang menyertai program food estate, pada dasarnya program ini memberi secercah harapan bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa laju konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian mencapai lebih dari 100.000 hektar per tahun, belum termasuk konversi komoditas.

Konversi tersebut tentunya berdampak pada produksi pangan yang semakin menurun hingga dalam jangka panjang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan Teori Malthus yang menyatakan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung sedangkan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, maka jelas bahwa ketersediaan pangan bagi penduduk harus terjamin dan berkelanjutan.

Selama ini sentra-sentra produksi pangan mayoritas berada di Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan pasokan pangan bagi daerah-daerah di luar Jawa utamanya daerah rawan pangan.

Per tahun 2019, beban penduduk yang ditanggung Pulau Jawa cukup besar yaitu 56% dari populasi penduduk atau sekitar 150 juta jiwa.

Kondisi ini tak ayal mengakibatkan luasan lahan pertanian di Pulau Jawa semakin tergerus karena penduduk membutuhkan aktivitas ekonomi yang juga bertumpu pada tapak lahan.

Menyoal ketahanan pangan, ada tiga pilar utama yang harus dipenuhi yaitu produksi atau ketersediaan, distribusi, dan konsumsi atau pemanfaatan hasil produksi.

Program food estate diyakini akan mendekatkan titik produksi dan konsumsi sehingga meningkatkan efisiensi distribusi pangan baik dari segi waktu dan biaya.

Distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang sangat krusial terutama bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Jangkauan distribusi negara kita meliputi jalur darat, laut, dan udara dari wilayah urban hingga pedalaman.

Distribusi, termasuk di dalamnya transportasi, memegang peranan yang fundamental dalam suatu jaringan rantai pasok.

Aktivitas tersebut memakan biaya sebesar 46,5% - 58,6% dari keseluruhan biaya logistik.

Perlu diketahui bahwa biaya logistik di Indonesia masuk kategori termahal di Asia, yaitu sebesar 24% dari Produk Domestik Bruto.

Biaya distribusi yang cukup tinggi ini dibebankan ke konsumen yang tak pelak menjadi tidak adil bagi konsumen yang berada jauh dari sentra produksi pangan.  

Penyelenggaraan tol laut untuk meningkatkan esisiensi distribusi dan meminimalisir disparitas harga nampaknya juga belum berjalan optimal.

Sebagai contoh kasus, mari menilik harga beras sebagai salah satu komoditas penting di Indonesia.

Dilansir dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (hargapangan.id), daerah dengan harga beras tertinggi per tanggal 12 Juli 2020 terkonsentrasi di Pulau Kalimantan.

Bahkan Kalimantan Tengah mencatat harga beras paling tinggi yaitu Rp14.250/ kg, sangat timpang jika dibandingkan dengan harga beras di Sulawesi Barat yang hanya Rp9.950/ kg.

Meski demikian, sejatinya ketimpangan harga ini cukup bisa diterima mengingat Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang surplus beras sehingga harga beras cenderung murah.

Namun, tetap saja selisih harga kedua provinsi tersebut sangat tinggi, hampir 50% dari harga beras rata-rata nasional.

Akar permasalahan tingginya disparitas harga antar daerah tidak lain karena tingginya biaya distribusi.

Merujuk pada kasus di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama ini sangat bergantung pada Pelabuhan Banjarmasin di Kalimantan Selatan.

Sebutlah pengiriman beras dari sentra produksi di Jawa Timur harus melewati rute Surabaya-Banjarmasin-Palangkaraya, sebuah rute pengiriman yang cukup panjang.

Kembali pada aspek ketahanan pangan, secara ketersediaan, program food estate digadang-gadang akan menghasilkan produktivitas pangan yang tinggi.

Jika pengelolaan dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, maka sebenarnya food estate bisa menjadi hub pangan regional yang akan menekan ketergantungan suplai pangan suatu daerah dari daerah lain.

Secara konsumsi, target konsumen food estate sudah jelas yaitu prioritas penduduk di daerah tersebut.

Apabila terjadi surplus hasil food estate dapat dikirimkan ke daerah yang membutuhkan atau masuk ke pasar ekspor.

Berikutnya secara distribusi, inilah yang vital untuk dikaji.

Program food estate sangat berpeluang dalam menciptakan perbaikan distribusi pangan.

Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa food estate akan mendekatkan titik produksi dan konsumsi dalam suatu daerah, maka proyeksi yang diharapkan adalah food estate dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan baik secara biaya maupun waktu.

Jika secara biaya lebih efisien maka harga yang diterima konsumen menjadi lebih rendah, disparitas harga pangan secara nasional pun tidak terlalu tinggi.

Begitu pula jika secara waktu lebih efisien, maka akan meminimalkan risiko kerusakan pangan (food losses) karena produk sampai ke konsumen dalam waktu yang lebih cepat.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya sangat penting untuk mengetahui rute paling efisien serta membangun sarana dan infrastruktur yang menunjang konektivitas.

Program food estate di Kalimantan Tengah yang rencananya akan dibangun dalam kurun tahun 2020 – 2022 ini harus dikawal sebaik-baiknya.

Dengan mempertimbangkan aspek ketahanan pangan, keberhasilan food estate menjadi impian jutaan penduduk tentang ketersediaan pangan yang terjamin, berkelanjutan, dan murah.

Hal tersebut dapat terwujud jika dan hanya jika para pemangku kebijakan beserta pelaku usaha baik petani hingga industri saling bersinergi.

Jika food estate kali ini berhasil, maka program serupa bisa diadopsi di daerah lain sehingga ke depan tercipta hub-hub pangan regional yang akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional. (*)

Penulis :

Dian Yuanita W

M.Sc candidate di Magister Manajemen Agribisnis UGM, Awardee LPDP RI, serta Anggota Asosiasi Logistik Indonesia dan Peneliti Transport Network Strategic Investment Tool (TraNSIT) Project Indonesia (2017-2019)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved