BLT Dana Desa Tahap 4, 5 dan 6 di Bantul Bakal Dicairkan Pekan Depan
Keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya sama sekali belum tercover pun akan segera disuntik dana segar.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa tahap 4, 5 dan 6 di Kabupaten Bantul bakal dicairkan pekan depan.
Keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya sama sekali belum tercover pun akan segera disuntik dana segar.
Sekadar informasi, besaran BLT-DD tahap berikutnya ini sejumlah Rp300 ribu per bulan, yang bakal diterima KPM sepanjang Juli hingga September mendatang.
KPM yang menerimanya juga berbeda dengan warga yang telah mengantongi BLT-DD tahap 1, 2 dan 3 kemarin.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantul, Sri Nuryanti, menandaskan sampai sejauh ini pihaknya masih menanti laporan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang kini masih ditindaklanjuti oleh masing-masing kecamatan.
"Tanggal 12 (Juli) batas Musdesus, lalu 13 pengesahan camat. Baru hari ini data masuk ke kami untuk diolah dan diajukan anggarannya Jumat nanti. Jadi kemungkinan pada minggu depan baru kita agendakan untuk pencairannya," tandasnya, saat dikonfirmasi Selasa (14/7/2020).
Nuryanti memaparkan, para lurah desa memang sudah menyepakati untuk mengajukan KPM baru sebagai calon penerima BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 itu.
Sehingga, nantinya tak muncul kecemburuan di tengah masyarakat, terutama bagi yang belum tersentuh bantuan sama sekali.
"Perkiraannya sekitar 11 ribu ya, untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 ini. KPM baru yang belum tercover bakal menerima, selama ditetapkan di Musdesus, karena kalau ada belum dapat, sementara ada yang dapat sampai enam kali, itu akan jadi masalah juga," jelasnya.
Apalagi, pihaknya akan menerapkan aplikasi baru, untuk mengolah data calon penerima bantuan langsung tunai itu.
Benar saja, seandainya terdapat KPM lama yang masih ada di daftar, bakal muncul notifikasi khusus, sehingga jelas terlihat mana KPM lama dan mana KPM yang baru.
"Kita pakai aplikasi baru. Begitu data yang sudah pernah dapat itu masuk, di sini langsung terdeteksi dan ditandai dengan warna merah. Tapi, kalau dicoret atau tidaknya, belum ada instruksi," ungkapnya.
Nuryanti pun berharap, bakal dicairkannya BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 dalam waktu dekat ini, bisa meratakan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Terlebih, ia juga menyadari, hingga kini, angka exclusion error di Bumi Projotamansari masih terbilang cukup tinggi.
"Ya, yang belum dapat kan lumayan banyak, exclusion error juga besar. Jadi, ini untuk pemerataan lah, biar semua dapat dan regulasinya pun memungkinkan. Semoga saja bantuan ini benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, akhirnya sepakat mengalokasikan BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 untuk masyarakat yang belum menerima bantuan, atau exclusion error, yang berdasar laporan 74 desa jumlahnya mencapai 18.581 penerima manfaat.
Ketua Apdesi Bantul, Ani Widayani, berujar pengalihan BLT-DD sudah sesuai aturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), serta Surat Edaran Sekda Bantul 910/02635 tentang BLT-DD, maupun Peraturan Bupati (Perbub) No. 71/2020.
"Jadi, ini sama sekali tak melanggar aturan. Kementerian pun sudah memperbolehkan dan ditindaklanjuti dengan SE, serta Perbup itu. Sehingga, masukan yang kami sampaikan kemarin sudah terakomodir ya," terangnya.
Walau begitu, Ani menyatakan, dari 18.581 warga yang masuk data exclusion error tersebut, kemungkinan tidak seluruhnya menerima BLT-DD tahap 4, 5 dan 6.
Menipisnya dana desa yang kini hanya tersisa 20 persen, membuat para lurah tidak mampu mengakomodir semuanya.
Ia pun berharap, warga yang nantinya masih tercecer dari data KPM BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 bisa dicover bantuan yang bersumber dari APBD, baik kabupaten, atau provinsi, termasuk warga yang menjadi korban PHK dan kehilangan mata pencaharian selama pandemi melanda ini.
"Karena dana desa tinggal sedikit, pasti ada yang tercoret ketika verifikasi. Jadi, harapan kami, mereka bisa dicover APBD. Katanya kan mau ada sembako dari kabupaten, senilai Rp 200 ribu selama 3 bulan," ucapnya. (*)