Breaking News:

Aturan Tatanan New Normal Pemkot Yogyakarta dan Sanksi bagi Pelanggar

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogya

Tribunjogja.com | Hasan Sakri
PENGGUNAAN MASKER. Pesepeda menggunakan masker saat berkatifitas di kawasan Malioboro, KOta Yogyakarta, Senin (8/6/2020). Pemda DIY telah mengeluarkan aturan bagi warga wajib menggunakan masker saat berkatifitas diluar rumah untuk mengurangi paparan virus Corona. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aturan tatanan new normal atau normal baru untuk Kota Yogyakarta termuat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 .

Suasana Titik Nol Kilometer Jumat (12/6/2020).
Suasana Titik Nol Kilometer Jumat (12/6/2020). (TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah)

Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

Dalam Perwal tersebut termuat juga sanksi jika masyarakat tidak memakai masker.

Ada empat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, dan sebesar Rp100.000.

Sanksi tersebut juga berlaku bagi kegiatan dan usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Riwayat Penularan dan Peta Sebaran Covid-19 untuk 8 Pasien Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, penanggungjawab kegiatan atau usaha akan dikenai sanksi penutupan kegiatan atau usaha, hingga hingga pencabutan izin kegiatan atau usaha.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan sanksi yang termuat dalam Perwal 51 Tahun 2020 merupakan opsi.

Namun penindakan di lapangan tetap di serahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Tetap kita lakukan (sanksi), itu adalah opsi, bisa hanya ditegur saja, atau dilarang, atau dicabut izinnya. Itu menjadi kewenangan Satpol PP,"katanya saat ditemui wartawan di Balaikota Yogyakarta, Senin (06/07/2020).

Ia menegaskan, sanksi tersebut bukan sanksi bertahap. Sehingga pelanggar tidak serta-merta mendapat sanksi denda atau pencabutan izin usaha.

"Itu hanya opsi, bukan sanksi bertahap. Kalau cukup dengan teguran, ya teguran saja, kan tergantung dengan kasusnya,"tegasnya.

Prinsip humanisme

MALIOBORO KAWASAN WAJIB MASKER. Petugas menghentikan pesepeda agar menggunakan masker sebelum memasuki kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (11/6/2020). Pemerintah menetapkan Malioboro menjadi kawasan wajib memakai masker dan dilakukan pedataan pengunjung melalui buku tamu digital dan pemeriksaan suhu tubh guna menghindari adanya pernyebaran virus Corona.
MALIOBORO KAWASAN WAJIB MASKER. Petugas menghentikan pesepeda agar menggunakan masker sebelum memasuki kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (11/6/2020). Pemerintah menetapkan Malioboro menjadi kawasan wajib memakai masker dan dilakukan pedataan pengunjung melalui buku tamu digital dan pemeriksaan suhu tubh guna menghindari adanya pernyebaran virus Corona. (Tribunjogja.com | Hasan Sakri)

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan pihaknya lebih mengedepankan upaya-upaya humanis dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

"Terkait Perwal, memang memuat beberapa sanksi, tetapi kami masih menekankan upaya-upaya humanis. Kalau ada warga yang tidak pakai masker, ya kami ingatkan saja, agar pakai masker di tempat umum,"katanya.

(Tribunjogja/Christi Mahatma Wardhani)

Penulis: Tribun Jogja
Editor: Yoseph Hary W
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved