Nasional

Agung Laksono Berharap Isu Reshuffle Jadi Pemicu Agar Kabinet Bekerja Lebih Keras 

Wantimpres Agung Laksono mengatakan pemberhentian dan pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Wantimpres Agung Laksono, yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Golkar saat memberikan pernyataan di GPC Imogiri Bantul, Sabtu (4/7/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Isu Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, terhadap para menterinya terus berhembus.

Terkait hal itu, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agung Laksono mengatakan pemberhentian dan pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden.

Standar - standarnya menurut dia sudah ada. 

Sebab itu, dirinya mengaku tidak bisa berkomentar.

Muncul Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Berikut Klarifikasi Pihak Istana

"Beliau tahu persis kapan waktunya, kapan dilaksanakan, dan apakah perlu atau tidak, tergantung beliau sendiri," kata Agung, yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Golkar, saat menghadiri Pembekalan dan Pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY, serta Pelantikan Pimpinan Daerah KPPG dan APMG DIY, masa Bakti 2020-2025 di Pendopo GPC, Imogiri, Bantul, Sabtu (4/7/2020). 

Agung mengungkapkan, dalam memutuskan pergantian Menteri, Presiden Joko Widodo memiliki parameter tersendiri.

Oleh karena itu, sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.

Dirinya mengaku tidak berhak, bahkan tidak etis berkomentar.

Namun di lain sisi, Agung berharap, mencuatnya isu soal reshuffle, akan jadi pemicu kepada semua pihak yang ada di kabinet saat ini agar bekerja lebih maksimal. 

"Kami berharap, ini akan menjadi pemicu kepada teman-teman yang ada di Kabinet saat ini agar bekerja lebih keras," ucap dia. 

Hasil Survei Kinerja Kabinet Indonesia Maju : Prabowo Paling Baik, Mahfud MD : Dia Memang Bagus

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan wacana reshuffle kepada menteri-menterinya yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Selain perombakan menteri, Jokowi juga menyatakan kemungkinan ada rencana pembubaran lembaga.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Kamis (18/6/2020) lalu. 

Sidang kabinet tersebut berlangsung tertutup dan tidak bisa diliput oleh media.

Baru pada Minggu (28/6/2020) petang, Video sambutan Presiden Jokowi itu diunggah pihak Istana Kepresidenan di akun media sosial. (TRIBUNJOGJA.COM)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved