Terkait UU Keamanan Nasional, China Batasi Visa Pejabat Amerika yang Ingin Utak-Atik Hong Kong

TRIBUNJOGJA.COM, BEIJING - China telah mengumumkan pembatasan visa pada pejabat Amerika yang berperilaku buruk terkait dengan urusan Hong Kong.

Langkah ini diambil sebagai balasan atas keputusan Washington pekan lalu untuk membatasi visa bagi pejabat China yang merusak status semi-otonom Hong Kong.

Hal tersebut diumumkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian melansir SCMP, Senin (29/6/2020).

Ia mengatakan upaya apa pun oleh Amerika untuk menghalangi pengenalan hukum keamanan nasional di Hong Kong tidak akan berhasil.

“Mengingat tindakan yang salah dari AS, China telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa pada pejabat AS yang berperilaku mengerikan pada masalah yang terkait dengan Hong Kong," kata Zhao, tanpa mengatakan siapa atau berapa banyak pejabat yang akan menjadi sasaran.

“Tidak peduli bagaimana separatis Hong Kong berdemo dan tidak peduli tekanan macam apa yang diberikan oleh pasukan anti-China eksternal, skema mereka untuk menghalangi pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong tidak akan pernah menang dan RUU itu hanyalah selembar kertas bekas,” tambahnya merujuk pada pengesahan Senat Hong Kong atas UU Otonomi minggu lalu.

Pada hari Jumat (26/6/2020), Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo mengumumkan pembatasan visa AS untuk mantan pejabat Partai Komunis.

Menurutnya, mereka diyakini bertanggung jawab atas keterlibatan dalam hal merusak otonomi, hak dan kebebasan Hong Kong.

Pompeo juga tidak menjelaskan dan China segera menanggapi dengan mengancam akan melakukan pembalasan.

Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional diperkirakan akan disahkan oleh Komite Tetap Legislatif China, Kongres Rakyat Nasional, yang memulai pertemuan tiga hari pada hari Minggu depan.

Pekan lalu, para pemimpin Uni Eropa memperingatkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping tentang konsekuensi yang sangat negatif atas rencananya untuk memperkenalkan hukum itu di Hong Kong.