Breaking News:

Sleman

Insentif untuk Tenaga Kesehatan di Sleman Belum Cair

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo menjelaskan, mereka yang mendapatkan insentif ini adalah tenaga kesehatan (nakes) dari RS rujukan Covid-19 dan pusk

TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman telah ajukan intensif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Namun hingga kini intensif tersebut belum cair.

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo menjelaskan, mereka yang mendapatkan insentif ini adalah tenaga kesehatan (nakes) dari RS rujukan Covid-19 dan puskesmas.

Semuanya harus melalui proses verifikasi dari kabupaten, provinsi untuk kemudian dikirim ke pusat.

"Total di luar RSUP Sardjito, ada sekitar 600-an nakes," jelasnya.

Dinas Kebudayaan Sleman Susun SOP Seni Budaya untuk Hadapi Fase New Normal

RS tersebut di antaranya RSUD Sleman, RSUD Prambanan, RS JIH, RS Panti Rini, RS Sakina Idaman, RS PKU Muhammadiyah Gamping, RS Bhayangkara, RSA UGM serta RS Hermina.

Joko menjelaskan, data sudah terkirim ke pusat sejak 22 Mei kemarin, sesuai batas pengiriman yang ditentukan.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa sampai saat ini insentif tersebut belum kunjung diterima oleh nakes di Sleman.

"Cairnya nggak tahu, mudah-mudahan tidak lama," paparnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan bahwa tujuan insentif ini lantaran banyaknya korban berjatuhan dari kalangan nakes.

Terlebih ketika awal-awal pandemi, ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan olah nakes sangat terbatas.

Penegakan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Tengah Deklarasi #JogjaNandur

"Maka terpikirkan oleh pemerintah untuk melindungi mereka yang melindungi. Ini bentuk penghargaan dan perlindungan bagi tenaga kesehatan," jelasnya.

Menurutnya, ketika nakes yang terpapar Covid-19 maka yang terdampak bukan nakes itu sendiri, melainkan dari pihak pasien juga.

"Sekarang prehospital juga diperhitungkan, karena sekarang banyak OTG, itu sebetulnya sangat riskan. Maka harus diskrining agar tidak muncul klaster-klaster baru." tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Santo Ari
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved