KPU Bantul Kembali Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Setelah Sempat Tertunda 3 Bulan

Tahapan Pilkada itu kembali bergulir setelah sebelumnya sempat tertunda selama tiga bulan akibat pandemi coronavirus disease (covid) 19

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho bersama para komisioner. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, secara resmi kembali dilanjutkan pertanggal 15 Juni 2020.

Tahapan Pilkada itu kembali bergulir setelah sebelumnya sempat tertunda selama tiga bulan akibat pandemi coronavirus disease (covid) 19.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan pengaktifan kembali tahapan Pilkada didasarkan pada Surat KPU RI nomor 258 yang salah satu diktumnya menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai 15 Juni 2020.

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Bantul dengan menetapkan SK nomor 119 untuk melanjutkan Pilkada Bantul tahun 2020.

Pilkada 2020 di DIY, KPU Ajukan Tambahan Anggaran Rp19 Miliar ke Pemerintah Pusat

Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2020 Digelar 9 Desember

Setelah kembali bergulir, tahapan pertama di Bantul yang dijalankan adalah pengaktifan kembali petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariatnya.

PPK berjumlah 85 orang dan PPS ada 225 orang. Menurut dia, sebelum diaktifkan kembali para petugas penyelenggara pemilu itu sudah melewati assessment atau penilaian yang dilakukan dengan sistem online.

"Mereka juga diminta untuk mengisi surat pernyataan sehat khusus Covid 19," kata Didik, melalui keterangan tertulis, Selasa (16/6/2020).

Surat pernyataan khusus covid-19 itu didalamnya disebutkan mengenai riwayat kesehatan. Kemudian ada atau tidaknya riwayat perjalanan ke luar kota selama belum diaktifkan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi penularan virus SARS-CoV-2 dikalangan penyelenggara pemilu.

Sementara itu, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah, menjelaskan setelah diaktifkan para petugas PPK dan PPS ini akan bekerja selama 8 bulan, terhitung sejak 15 Juni - 31 Januari 2021.

Dalam menjalankan tugas menurut dia, tetap akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pilkada Bantul 2020, Sinyal Kuat Golkar dan PKS Merapat ke Koalisi Gerindra - Nasdem

Pilkada Bantul, Suharsono Klaim Dapat Dukungan Golkar dan PKS

Termasuk mengutamakan media online atau teknologi informasi dalam kegiatan rakor maupun sosialisasi.

Demi mencegah penularan covid-19.

Adapun mengenai tahapan yang akan dijalankan dalam waktu dekat adalah pemutakhiran data pemilih.

"Diawali dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tanggal 24 Juni 2020," ucap dia. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved