Breaking News:

Pilkada 2020 di DIY, KPU Ajukan Tambahan Anggaran Rp19 Miliar ke Pemerintah Pusat

Pilkada 2020 di DIY, KPU Ajukan Tambahan Anggaran Rp19 Miliar ke Pemerintah Pusat

Tribun Jogja/ Wahyu Setiawan Nugroho
Ketua Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Wawan Budiyanto saat ditemui wartawan di Kantor Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, Rabu (17/4/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU telah menerbitkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Terbitnya PKPU ini menjadi dasar tahapan Pilkada 2020 yang dimulai pada 2015 dan akan terselenggaranya pemungutan suara pada 9 Desember 2020, mundur dari jadwal semula yakni 23 September 2020.

Komisioner KPU DIY Wawan Budiyanto menjelaskan ada beberapa hal yang disiapkan pihaknya dan sudah berkoordinasi dengan ketiga kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun ini yakni Gunungkidul, Sleman, dan Bantul.

"Terkait kesiapan anggaran atau konsolidasi anggaran. Memang dari sisi penganggaran terjadi penambahan karena 2 komponen utama. Pertama penambahan jumlah TPS dengan desain pemilih dari yang sebelumnya 800 jadi 500 pemilih. Konsekuensi desain pemilih per TPS membuat penambahan jumlah TPS," bebernya di Kompleks Kepatihan, Senin (15/6/2020).

Terapkan Protokol Kesehatan, Pelantikan PPS di Kota Magelang Dilaksanakan Bergelombang

Bawaslu Sleman Aktifkan Kembali 137 Pengawas Adhoc

Kedua, lanjutnya, yakni terkait penyiapan protokol kesehatan bagi penyelenggaraan pemilu di setiap tahapan.

Baik penambahan TPS maupun keperluan APD membuat anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada membutuhkan tambahan biaya.

Jumlah TPS yang telah disiapkan KPU, lanjutnya, ada sekitar 6.253 TPS dengan estimasi jumlah pemilih 2.160.932 pemilih. Jumlah tersebut masih bisa berubah sesuai kebijakan yang ditetapkan selanjutnya.

Wawan menjelaskan bahwa masing TPS maksimal diisi 500 pemilih. Sebelum ada pandemi Covid-19,TPS ditetapkan bisa menampung hingga 800 pemilih.

Ia mencontohkan misalkan untuk Sleman, dengan peraturan baru tersebut membuat TPS yang awalnya berjumlah sekitar 1.500 TPS ditambah menjadi sekitar 2.000 TPS.

"Kebutuhan NPHD Rp 74miliar, kebutuhan tambahan Rp 32miliar. Tapi KPU melakukan restrukturisasi anggaran sehingga bisa menghemat Rp 4,4miliar jadi yang dibutuhkan sekitar Rp 27miliar. Itu Rp 8 miliar dari APBD masing-masing kabupaten, dan yang Rp 19 miliar diajukan untuk dibiayai menggunakan APBN," terangnya. (Tribunjogja/Kurniatul Hidayah)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved