Breaking News:

Formula Nilai PPDB Yogyakarta Bagi Siswa Lulus SMP/MTs Daftar ke SMA/SMK

nilai untuk acuan bagi siswa yang lulus dari SMP/MTs dan akan mendaftar ke SMA/SMK pilihan mereka.

Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Iwan Al Khasni
TRIBUNJOGJA/Bramasto Adhy
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM Yogyakarta -- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY telah melakukan penyempurnaan terhadap juknis PPDB yang menjadi acuan bagi mereka yang lulus dari SMP/MTs dan akan mendaftar ke SMA/SMK pilihan mereka.

Perubahan yang dilakukan Diskdikpora yakni dengan menambahkan variabel berupa nilai Ujian Nasional SD.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa telah meminta Disdikpora DIY untuk membuat formula yang menjadi dasar siswa masuk ke SMA/SMK dengan sederhana.

Ia mencontohkan formula 80:10:10 pada porsi 80 persen tersebut terdiri dari berapa persen nilai rapor dan juga UN SD kemudian ditambah 10 persen yang merupakan nilai rata-rata UN SMP asal selama 4 tahun terakhir dan ditambah 10 persen nilai akreditasi.

"Kemarin memang ada perubahan tentang komposisi menghitung nilai gabungan. Kemarin direncanakan itu ada tambahan variabel penilaian ujian SD yang bersangkutan," ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/6/2020).

Aji menambahkan, pertimbangan untuk memasukkan nilai UN SD karena tidak ada UN SMP yang bisa menjadi dasar atau acuan siswa untuk masuk ke SMA/SMK.

"Tidak ada UN SMP sehingga kita ini harus memasukkan unsur prestasi anak yang bersangkutan. Prestasi anak yang bersangkutan hanya bisa diperoleh dari nilai rapor dan nilai rapor bukan merupakan ujian dilakukan bersama, soal belum tentu sama, kriteria penilaian jadi hak guru dari situ perlu didampingi prestasi siswa dengan ujian yang sama, soal sama, tata cara yang sama, metode yang sama sehingga menggambarkan kemampuan anak," urainya.

Mengenai nilai rapor masing-masing sekolah yang berbeda, Aji mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kebijakan masing-masing guru. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penghasilan kepada guru yang mengeluarkan nilai rapor untuk siswanya.

"Kalau kita membuat standarisasi nilai, ada siswa dapat nilai 9 di sekolah mungkin nilai 9 dianggap 7, di sekolah lain nilai 9 bisa jadi 10. Kita harus membuat kebebasan kepada guru untuk membuat penilaian terhadap rapor. Kita tidak boleh mengubah-ubah nilai rapor yang diberikan guru," jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI DIY ini.

Disinggung tentang adanya pengaruh terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 30 tahun 2020 tentang PPDB SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2020/2021, Aji mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan terjadi perubahan. Perubahan secara detil akan dijelaskan dalam Juknis PPDB.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved