UII Yogyakarta Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Teror yang Diterima Seorang Guru Besarnya

Prof Ni'matul Huda merupakan narasumber pada diskusi yang diselenggarakan Constitutional Law Society yang akhirnya dibatalkan

Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Dekan Fakultas Hukum UII, Abdul Jamil (kanan) dan Rektor UII Prof Fathul Wahid (dua dari kanan), dalam jumpa persnya yang digelar pada Sabtu (30/5/2020) di Ruang Sidang Kampus UII Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Ni'matul Huda,  mendapatkan perlakuan tidak nyaman berupa teror, fitnah hingga upaya penggagalan terhadap pelaksanaan diskusi yang digelar oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM.

Prof Ni'matul Huda merupakan narasumber pada diskusi yang diselenggarakan Constitutional Law Society yang akhirnya kegiatan diskusi tersebut dibatalkan pada Jumat (29/5/2020) kemarin.

Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil dalam jumpa persnya yang digelar pada Sabtu (30/5/2020) di Ruang Sidang Kampus UII Jalan Cik Di Tiro mengatakan, atas nama Fakultas Hukum UII dan UII melakukan sikap dua hal.

"Fakultas Hukum UII dan UII sudah sepakat membentuk dua tim. Tim yang pertama adalah Tim Hukum yang dilakuan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) dan tim menyikapi secara akademik yang kita rilis hari ini," ujarnya.

Constitutional Law Society Klarifikasi Terkait Tema Diskusi yang Dipersoalkan

Dekan FH UGM Kecam Tindakan Intimidasi dan Teror Terhadap Keluarga dan Panitia CLS

Sementara itu, Rektor UII Prof Fathul Wahid menegaskan kegiatan diskusi berjudul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" adalah murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa atau media sosial.

Rektor mengungkapkan tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi yakni Prof Ni'matul Huda sungguh tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat.

"Bagaimana mungkin diskusi belum dilaksanakan, materi belum pula dipaparkan, tetapi penghakiman bahwa kegiatan diskusi akan berujung makar sudah disampaikan," terangnya.

Menurutnya, tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi oleh hukum demi tegaknya HAM dan kebebasan akademik.

Oleh sebab itu harus ada tindakan yang tegas dari penegak hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Situasi Tak Kondusif, CLS Batalkan Acara Diskusi

"Sivitas akademika UII menyampaikan pernyataan sikap. Mengutuk keras tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap panitia penyelenggara dan narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan CLS FH UGM," kata dia.

UII meminta aparat penegak hukum untuk memproses, menyelidiki dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi dengan tegas dan adil.

"Meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap panitia penyelenggara dan narasumber, serta keluarga mereka, dari tindakan intimidasi lanjutan dalam segala bentuknya, termasuk ancaman pembunuhan," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved