Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang Akan Melaksanakan New Normal

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA-Indonesia kini masih menghadapi Pandemi Virus Corona penyebab COVID-19. Namun demikian Indonesia akan segera menyambut era kenormalan baru (new normal) untuk menjalankan aktivitas sosial ekonomi.

Meski begitu, di tengah masih munculnya kasus COVID-19 penerapan new normal harus memenuhi sejumlah indikator.

Presiden Joko Widodo menyebut persiapan untuk menuju new normal atau tatanan kehidupan baru saat ini baru diterapkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Namun, kebijakan ini bisa diperluas jika dirasa efektif untuk membuat masyarakat produktif serta tetap aman dari virus corona COVID-19.

"Ini akan kita lihat dalam satu minggu dampaknya seperti apa, kemudian akan kita lebarkan ke provinsi, kabupaten/kota lain apabila dirasa terdapat perbaikan yang signifikan" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau kesiapan prosedur new normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).

Empat provinsi yang mulai melakukan persiapan menuju new normal ini yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Persiapan dilakukan dengan menerjunkan personel TNI/Polri di tempat umum atau keramaian. Personel TNI/Polri tersebut akan memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Virus Corona, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Kita ingin tetap produktif tapi aman COVID-19," kata Jokowi.

• Peta Sebaran Virus Corona Terbaru di Indonesia, Jakarta Terbanyak, Jawa Timur Kedua dan Jabar Ketiga

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut ada 340.000 personel TNI/Polri yang akan dikerahkan untuk persiapan new normal.

Menurut Hadi, 340.000 personel itu akan dikerahkan di 1800 objek.

Syarat pelaksanaan new normal

Suatu daerah dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi di era kenormalan baru ( new normal), jika kasus positif COVID-19 turun 50 persen selama dua pekan berturut-turut.

ilustrasi New Normal (dok.istimewa/https://turnto10.com/)
Hal tersebut merupakan salah satu poin dari gambaran epidemiologi dari indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan kondisi daerah dari COVID-19.

"Indikator epidemiologi, kita harus lihat penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak terakhir," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers BNPB, Selasa (26/5/2020).

"Setiap daerah pasti gambarannya beda, (kondisi) bagus apabila selama dua minggu sejak puncak terakhir penurunannya 50 persen," lanjut dia.

Jika penurunannya tidak mencapai 50 persen selama dua pekan, maka keadaan daerah itu belum bisa dianggap baik.

Untuk itu masyarakat harus melakukan protokol kesehatan secara kolektif. Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, maka sudah dipastikan jumlah kasus COVID-19 akan turun dengan sendirinya.

"Jumlah positif yang dirawat di rumah sakit juga harus turun. Kalau itu turun, kenaikan jumlah kasus turun, maka otomatis bisa dikatakan bahwa daerah itu indikator epidemiologinya bagus," kata dia.

• Hore, Uji Coba Vaksin Corona Sudah Menunjukkan Hasil

Selain penurunan kasus positif, jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) juga harus turun selama dua pekan sejak puncak terakhir.

ILUSTRASI - Masyarakat Sleman yang merupakan pengunjung indogrosir melakukan rapid test massal hari kedua , Rabu (13/5/2020). (Dok Humas Pemkab Sleman)
Oleh karena itu, prestasi penurunan kasus baik positif, PDP, ataupun ODP harus dimiliki setiap daerah, bukan justru prestasi naik-turunnya kasus.

Wiku mengatakan, ketika kasus dilihat per hari, maka jumlahnya fluktuatif. Namun, jika dilihat per pekan, maka dapat terlihat penurunan, kenaikan, atau datarnya kasus COVID-19.

• Lebih dari 100 Kandidat Vaksin Corona Diteliti, Thailand Uji Coba ke Monyet

Selain itu, jumlah pasien yang sembuh dan jumlah selesai pemantauan untuk ODP dan PDP juga harus meningkat.

Sementara jumlah pasien meninggal dari kasus positif juga harus menurun walaupun tidak ada target angka penurunannya.

Adapun perhitungan indikator kesehatan masyarakat, kata Wiku merupakan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada setiap negara untuk menentukan keadaan suatu daerah di negaranya.

Terutama untuk menentukan apakah daerah tersebut siap melakukan kegiatan sosial ekonomi berikutnya pasca social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan di Indonesia.

"Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah, tapi gambaran setiap daerah beda-beda," kata dia.

Selain gambaran epidemiologi, indikator berikutnya adalah surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Persiapan New Normal di 4 Provinsi, Akan Diperluas jika Efektif"