Update Corona di Yogyakarta

Komisi D Ingin Pemda DIY Contoh Klaten Dalam Penanganan COVID-19 serta Terapkan Sanksi Pelanggar

Penanganan COVID-19 di Yogyakarta belum memuaskan. Komisi D DPRD ingin pemda tegas dan terapkan sanksi bagi pelanggar

istimewa
ILUSTRASI - Pemda DIY Siap Distribusikan 4 Ribu APD 

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mengungkapkan ketidakpuasan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di penghujung masa tanggap darurat yang akan berakhir 29 Mei ini.

Ketidakpuasan tersebut diungkapkan, Ketua Komisi D Bidang Kesehatan DPRD DIY, Koeswanto.

Menurutnya ada bebrapa hal yang perlu dievaluasi dalam penanganan selama masa tanggap darurat selama hampir tiga bulan itu.

Di antaranya, ia menganggap Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tidak tegas dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 sejauh ini.

"Misalnya dalam pengamanan dan penindakan bagi masyarakat yang tidak tertib dalam protokol kesehatan," katanya, Senin (25/5/2020)

Ia menambahkan, menurutnya untuk ke depan, Pemda DIY perlu mengambil kebijakan yang lebih kepada sanksi indisipliner.

Misalnya, lanjut dia, untuk memulai pola hidup baru dengan tetap berlakukan kebersihan harus dimulai dari bawah.

Pemberian sanksi indisipliner namun tetap bermanfaat yang dimaksudkan yakni, bagi masyarakat yang tidak patuh berlakukan protokol kesehatan, wajib bayar denda di tingkat RT/RW hingga dusun.

"Nanti misalnya banyak yang melanggar, uangnya ya untuk masyarakat juga. Kalau hanya sekedar teriak-teriak new normal saja masyarakat tidak akan paham, harus ada kebijakan di atasnya," urainya.

Halaman
12
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Yoseph Hary W
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved