VIRAL Data Jutaan DPT Disebarluaskan di Forum Hacker, Ini Rincian Data yang Bocor

Data kependudukan tersebut tersedia dalam bentuk PDF yang sudah disortir berdasarkan TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Editor: Muhammad Fatoni
CSO via tribunnews
Ilustrasi hacker 

Tanggapan KPU DIY

Server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diduga telah diretas oleh oknum yang belum diketahui.

Beberapa data-data pribadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun bocor dan telah dijual di forum hacker di media sosial.

Kabar itu pun muncul melalui cuitan akun @underthebeach yang sebelumnya mengungkap penjualan data 91 juta pengguna e-commerce mulai dari Akun, kata kunci dan data yang lain.

Dari informasi yang dihimpun, 2,3 juta data DPT tersebut merupakan data pemilih asal DIY yang tersebar di lima Kabupaten/Kota di DIY.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan data yang bocor tersebut merupakan soft file DPT pemilu 2014.

Ia mengatakan, soft file dalam bentuk PDF tersebut memang dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik secara terbuka.

"Itu sudah sesuai pasal pasal 38 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Jadi memang untuk kebutuhan publik dan bisa diakses," katanya, Jumat (22/5/2020).

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan (TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando)

Ia menambahkan, data yang tersebar tersebut berdasarkan meta datanya pada tanggal 15 November 2013.

Hamdan menegaskan, KPU pusat sudah bekerja untuk menelusuri akun hacker yang menyebar luaskan dan menjual data DPT tersebut.

"Termasuk pengecekan internal, server dan kondisi yang lainnya," singkatnya.

Data DPT tersebut berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) seharusnya data tersebut harus dirahasiakan.

Tahun Ini, Presiden Jokowi dan Para Menteri Dipastikan Tak Akan Gelar Open House saat Lebaran

Dugaan Kebocoran Data Lagi, Hacker Ngaku Punya Data 200 Juta Penduduk Indonesia dari Situs KPU

Namun, oleh untuk saat ini data itu pun dijual belikan untuk memanipulasi pendaftaran registrasi ponsel, pendaftaran akun yang membutuhkan verifikasi data pribadi, serta kebutuhan lain.

Saat disinggung mengenai adanya keterlibatan peran anggota KPU yang terlibat, Hamdan menepis anggapan tersebut.

"Ini masih terus berjalan, penyelidikan masih dilakukan. Informasi selanjutnya akan kami kabarkan," pungkasnya. 

(kompas.com/tribunjogja.com)

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved