Nasional

Ahli Hukum Tata Negara: Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Akibatkan Ketidakpatuhan Masyarakat

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan kebijakan publik dibuat untuk memenuhi kepentingan publik.

tangkapan layar
Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti (paling atas-tengah) saat menyampaikan materi dalam diskusi daring “Rumpi Hukum: PSBB, Policy Setengah Basa Basi?” yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM, Rabu (20/5/2020) malam. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Seluruh negara di dunia dibuat tidak siap dengan hadirnya musibah pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk warga negara.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan kebijakan publik dibuat untuk memenuhi kepentingan publik.

Maka, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di dalamnya.

Satu di antaranya, kebijakan publik harus bekerja dalam wilayah etik penyelenggara negara.

“Misalnya tentang herd immunity. Ketika herd immunity terjadi secara alamiah silakan saja, tetapi ketika herd immunity didesain sebagai kebijakan, ini tidak etik karena mendiskriminasi orang-orang yang rentan menerima virus itu,” ujar Bivitri dalam diskusi daring “Rumpi Hukum: PSBB, Policy Setengah Basa Basi?” yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM, Rabu (20/5/2020) malam.

Yang kedua, ujar pendiri pusat studi hukum dan kebijakan (PSHK) itu, kebijakan publik harus bertumpu pada pemenuhan hak asasi (kerangka negara hukum).

Bukan PSBB, Penerapan Hukum Adat Jadi Strategi Andalan Bali untuk Tekan Laju Covid-19

“Yang namanya hukum dan hak asasi itu berhimpitan. Hukum itu untuk melindungi dan mempromosikan hak,” imbuhnya.

Berikutnya, lanjut dia, perlu didasarkan data dan kerangka monitoring dan evaluasi.

Halaman
123
Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved