Pengamat Kebijakan Publik : Pemda Perlu Memikirkan PSBB, Namun disesuaikan dengan Karakter DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja, Irvan Riyadi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Penambahan jumlah kasus positif di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terjadi.

Per tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19, kasus positif mencapai angka 185 orang.

Bertambah empat kasus dari hari sebelumnya, yakni 181 kasus positif.

Di sisi lain, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani penyebaran covid-19.

Termasuk pemeriksaan dan penyekatan terhadap pemudik, yang akan masuk ke Yogyakarta, maupun yang melintas melewati Yogyakarta.

Sekalipun upaya tersebut juga terus menerus dilakukan, namun peningkatan angka positif masih ada.

Berarti ada kemungkinan penambahan kasus positif saat ini berupa penyebaran pada transmisi lokal.

• Pemda DIY Harus Sigap Putus Mata Rantai Penularan Covid di Pusat Keramaian

Terkait hal itu, ahli Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr Agus Heruanto Hadna menyarankan agar Pemerintah Daerah DIY, perlu untuk mulai mempertimbangkan PSBB, yang sesuai dengan karakter DIY.

 “Karakternya adalah, bahwa desa, RW,dan RT lebih solid, partisipasi dan kepedulian masyarakat lebih tinggi, pengetahuan masyarakat yang lebih baik. Artinya, jika PSBB diterapkan, maka basisnya adalah komunitas,”  terang Dr. Hadna, Kamis (14/5/2020).

Dr. Hadna, menyebutkan, kesadaran masyarakat di Yogyakarta dengan kearifan lokalnya, adalah alasan mengapa PSBB , jika diterapkan di Yogyakarta akan relatif berbeda dengan wilayah lain.

“Pikir saya, adalah model local wisdom yang selama ini dikembangkan di setiap wilayah dengan caranya masing-masing harus ditingkatkan dan dijaga. Yogyakarta, saya pikir memnuhi syarat itu,” imbuh Dr. Hadna.

Menyoal efektifitas penyekatan pemudik, Dr. Hadna, menambahkan, belum bisa diukur seberapa efektif penyekatan tersebut.

• UPDATE Corona Terkini, Tingkat Kematian karena Virus Corona di Indonesia Tertinggi di ASEAN

“Efektif dan tidaknya, masih perlu didalami. Tetapi, kalau kita melihat data yang ada saja, betapa susahnya menghalangi pemudik. Yang penting untuk dilakukan adalah kebijakan yang intesif untuk mengatur mudik, harus tetap dijalankan.” tambah Dr. Hadna, yang merupakan tim ahli dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, ini.

Belajar dari kasus Korea Selatan dan Wuhan, misalnya kasus baru muncul, justru setelah lockdown dilonggarkan.