DPD Golkar DIY Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Kartu Pra Kerja dan Pengaduan Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - DPD Partai Golkar DIY mendirikan sebuah posko pendampingan, untuk pendaftaran kartu pra kerja online.

Hal tersebut didasari banyaknya keluhan  masyarakat, yang menemui beragam kesulitan saat mencoba masuk dan mendaftar.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman pun berujar, sebelum membuat posko ini, sebenarnya kader partai, serta para wakil rakyat dari Golkar, sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran kartu pra kerja, di wilayahnya masing-masing. 

Tetapi, karena ingin menjangkau cakupan lebih luas, pihaknya pun memutuskan membuat posko. Gandung juga mengungkapkan, posko pendampingan tersebut, didirikan di Kantor DPD Golkar DIY, maupun kantor DPD Golkar di Kabupaten dan Kota.

• Dinpar Kota Yogyakarta Dampingi Pelaku Pariwisata Daftar Kartu Pra Kerja

"Kami banyak mendengar keluhan dari warga yang akan mendaftar kartu pra kerja secara online. Mereka bilang susah, saat hendak mengakses karena jaringan internet yang tidak kuat. Makanya, kita bantu lewat posko ini," katanya, Senin (27/4/2020).

"Namun, posko ini hanya membantu kelancaran proses pendaftaran kartu prakerja saja ya. Sedangkan untuk verifikasi, sepenuhnya kewenangan dari pemerintah," tambah Gandung Pardiman.

Ia menandaskan, meski didirikan oleh Golkar, posko ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan.

Dalam artian, posko bakal melayani, serta membantu masyarakat umum,  tidak sebatas kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Semua yang datang akan kami bantu sepenuh hati, tanpa pandang bulu ya, sesuai selogan partai, suara rakyat suara Golkar. Jadi, jika rakyat mengalami kesulitan, kami harus membantu," tuturnya.

Lebih lanjut, Gandung menyatakan, selain membantu masyarakat terkait kartu pra kerja, posko pun melayani pengaduan soal bantuan sosial.

• DPD Golkar DIY Usulkan Pemda Manfaatkan Aset Sebagai Rumah Sakit Darurat Tangani Covid-19

Posko ini, dibuka mulai gelombang ketiga pendaftaran kartu pra kerja sampai dengan gelombang terakhir mendatang.

"Misal ada warga yang seharusnya menerima bantuan, tetapi tidak mendapatkan, kami akan bantu carikan solusinya. Sehingga, masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa tertangani semua," ucapnya.

Pihaknya mengusulkan, bagi warga yang menerima bantuan, rumahnya ditandai dengan tempelan tulisan sebagai penerima manfaat.

Dengan harapan, tak ada warga terdampak yang terlewat, langaran kurang validnya data yang dimiliki pemerintah.

"Ini penting, karena kalau data tidak valid, akan jadi masalah sosial. Jadi, kader Golkar harus responsif dan solutif terhadap aspirasi masyarakat, dengan ikut aktif membasmi corona," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)