Update Corona di DI Yogyakarta

6 Ribu Pekerja Transportasi Bus di PHK Akibat Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 yakni Februari – Maret 2020 seluruh moda transportasi umum mengalami penurunan.

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Gaya Lufityanti
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyatakan, pemerintah wajib memberikan insentif atau stimulus bantuan bagi pengusaha transportasi umum dan kompensasi pekerja transportasi.

Pasalnya, satu di antara sektor yang terpukul imbas dari Covid-19 serta kebijakan larangan mudik yang diterapkan pemerintah adalah industri transportasi.

"Tujuannya agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum berbadan hukum yang gulung tikar nantinya. Yang rugi juga kelak pemerintah jika banyak perusahaan transportasi umum yang terpuruk," kata Djoko dalam keterangannya, Senin (27/4/2020).

Dia mengatakan, berdasarkan data produksi sektor transportasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan, menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 yakni Februari – Maret 2020 seluruh moda transportasi umum mengalami penurunan.

Pemuda Prakerja dan Korban PHK di Bantul Dilatih Tata Cara Daftar Online Kartu Pra-Kerja

Untuk angkutan jalan, data dari terminal penumpang bus seluruh Indonesia ada penurunan keberangkatan sebesar 17,24 persen dan kedatangan 22,04 persen. 

"Akibatnya secara nasional terdapat 6.328  pekerja transportasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) sejak wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia," urainya. 

Djoko menilai, pemberian insentif dan stimulus kepada industri transportasi bisa diberikan pemerintah melalui relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda, penundaan  pemungutan pajak (PPh21, PPh 22 Impor,  PPh pasal 25), pembebasan pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) dan retribusi  lain di daerah, maupun pembebaskan iuran BPJS (Kesehatan dan  Ketenagakerjaan) serta bantuan langsung kepada karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum berupa sembako.

"Untuk mengirim sembako bagi warga yang tidak mampu, pemerintah bisa juga menggandeng Organda di daerah supaya perusahaan transportasi umum tidak makin terpuruk," katanya.

Sementara, Ketua Organda DIY Hantoro menyatakan, seluruh armada transportasi darat yang tergabung dalam organisasi tersebut dan berpangkalan di Yogyakarta sudah tidak lagi beroperasi.

Pemberhentian operasional itu tidak hanya saat pemerintah meresmikan kebijakan larangan mudik, namun telah berhenti beroperasi sejak pandemi Covid-19 melanda DIY.

Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

"Beban operasinya sudah tidak lagi sesuai," ungkapnya.

Dia tidak menampik bahwasanya sektor transportasi darat terutama bus perlu mendapatkan bantuan maupun insentif dari pemerintah pada masa pandemi Covid-19.

Namun, ia enggan merinci dan tidak mau berharap terlalu banyak dengan pemerintah.

"Kondisi seperti sekarang ya semuanya kena dampak. Kita tidak bisa berharap dengan pemerintah saja, pemerintahnya juga kena dampak," jelasnya.

"Teman-teman yang lain dan para pekerja juga tidak bisa berbuat banyak. Mau beralih ke sektor lain untuk mengatasi sementara dampak pandemi ini juga tidak ada. Kita cuma bisa berharap semoga secepatnya berakhir dan setelah Idulfitri transportasi bus bisa bangkit," pungkas Hantoro. (TRIBUNJOGJA.COM)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved