Pakar Komunikasi UGM Rekomendasikan Komunikasi Publik Pemerintah Terkait Covid-19

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Pakar komunikasi dari Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM menilai sistem komunikasi publik di Indonesia terkait Covid-19 saat ini masih lemah.

Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Hermin Indah Wahyuni, mengatakan struktur sistem informasi saat ini masih lemah dan banyak terjadi tumpang tindih.

Dalam komunikasi publik, jelasnya, ada banyak kode informasi.

Dalam hal wabah Covid-19, kode informasi primernya adalah kesehatan.

Namun, karena telah menjadi pandemi, terjadi resonansi pada sistem lain, yaitu ekonomi, sosial budaya, sains, hingga politik.

• BREAKING NEWS : Update Kasus Corona di DIY 7 April 2020, 2 Positif Covid-19 Meninggal

Di Indonesia, kata Hermin, sejak awal Covid-19 terjadi kode ganda informasi antara kesehatan dan ekonomi.

“Tidak masalah ada dua kode dalam saat yang bersamaan. Tapi risikonya kita kehilangan fokus primer. Mana duluan yang ingin didahulukan. Kesehatan atau kah ekonomi? Atau keduanya dalam waktu yang bersamaan,” tuturnya dalam seminar daring yang diselenggarakan Fisipol UGM, Selasa (7/4/2020).

Hermin menjelaskan, karakter informasi yang beredar di masa pandemi Covid-19 ini adalah informasi yang tidak pasti (uncertainty) dan belum sepenuhnya dipahami.

Oleh karena itu, dirinya merekomendasikan beberapa karakter komunikasi yang dibutuhkan saat kondisi pandemi.

“Ada tiga karakter yang dibutuhkan saat pandemi, yaitu komunikasi risiko, komunikasi krisis, dan komunikasi emergency. Biasanya ini dilakukan pra, masa kejadian, dan pasca kejadian. Tapi kini kita perlu melakukan ketiganya sekaligus,” paparnya.

• Kabar Terbaru dr Tirta, Keluar RS Nyanyikan Lagu Karangan Sendiri & Siap Kembali Lawan Virus Corona

Dia menjelaskan, komunikasi risiko, baiknya dilakukan sebelum wabah terjadi.

Sementara komunikasi krisis, memiliki karakter untuk mengatur secara strategis persepsi publik pada apa yang harus diikuti. “Sifatnya jujur, akurat, tidak bias, tepat, cepat, dan komprehensif atau lengkap,” paparnya.

Dia mencontohkan, dalam komunikasi krisis ada kelompok yang tidak langsung terdampak Covid-19, tetapi mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi.

“Ini bisa menambah beban kapasitas medis pada saat tertentu. Di sini membutuhkan sistem informasi sekunder untuk menangani kelompok ini,” ungkapnya.