Yogyakarta

KPU Tunda 4 Tahapan Pilkada Serentak 2020

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan setelah Surat Keputusan terbit, pihaknya meminta kepada KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Gunungkidul dan

TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU RI resmi menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu sesuai Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 tertanggal 21 Maret 2020.

Empat tahapan Pilkada Serentak 2020 yang ditunda yakni:
1. Pelantikan PPS
2. Pembentukan PPDP
3. Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih
4. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan setelah Surat Keputusan terbit, pihaknya meminta kepada KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kabupaten Bantul untuk menerbitkan SK Penundaan Pilkada Serentak.

"Mereka terbitkan SK kemudian info disampaikan kepada para pemangku kepentingan di wilayah masing masing. SK penundaan disampaikan kepada peserta pemilu, calon perseorangan, partai politik (parpol), Bawaslu dan kepada para pihak yang terlibat," ujarnya Rabu (1/4/2020).

Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada, KPU Gunungkidul Tunggu Instruksi Pusat

Pihaknya saat ini tengah menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPU RI terkait tiga opsi penundaan Pilkada Serentak.

Tiga opsi tersebut yakni ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda 6 bulan hingga 17 Maret 2021 dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021.

"Semua tahapan sangat tergantung dari penetapan Perpu. Katakan misalnya (opsi) tahun depan, tentu KPU RI harus menyusun kembali tahapan pemilihan dan melakukan pemilihan lanjutan karena tahapan rekrutmen PPK kemarin sudah jalan. Ada tahapan pemilihan lanjutan yang meneruskan yang berhenti sekarang," katanya.

Hamdan mengatakan, anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pihaknya juga telah meminta kepada KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU Kabupaten Bantul untuk memetakan anggaran tersebut.

"Karena kita belum tahu persis, harus dicek betul mana yang sudah digunakan mana yang blm. Meskipun belum ada perintah dari KPU RI kita secara mandiri melakukan pemetaan mana-mana yang sudah digunakan mana belum. Nanti kalau sudah ada perintah, instruksi KPU RI untuk ini dan itu, kita lakukan," ungkapnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved