Wabah Virus Corona

Instruksi Baru Presiden Jokowi Lawan Corona: Pembatasan Sosial Skala Besar hingga Darurat Sipil

Presiden Jokowi lebih memilih untuk tetap melakukan pembatasan sosial (Social Distancing), namun dengan skala yang lebih besar

Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi terbaru untuk melawan penyebaran virus corona covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona melalui telekonferensi, Senin, (30/3/2020).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga mengeluarkan instruksi terbaru sebagai salah satu strategi pemerintah menghentikan penyebaran wabah virus corona.

Bukan dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown, Presiden Jokowi lebih memilih untuk tetap melakukan pembatasan sosial (Social Distancing), namun dengan skala yang lebih besar.

BREAKING NEWS : APD di Gudang BPBD DIY Bukan Mangkrak Melainkan Stok

Tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19 di DIY Selama Dua Hari Terakhir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan perintah agar pemberlakukan pembatasan sosial dilakukan dengan lebih tegas.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas," kata Presiden.

Bahkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan masyarakat dapat disiplin, maka menurut Presiden perlu adanya kebijakan darurat sipil.

 "Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat, sipil," kata Presiden.

Presiden Jokowi yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti KTT Luar Biasa G20 Secara Virtual Bahas Virus Corona
Presiden Jokowi yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti KTT Luar Biasa G20 Secara Virtual Bahas Virus Corona (Twitter @Jokowi)

Presiden juga memerintahkan kepada jajaran kabinetnya untuk menyusun aturan pelaksanaan yang jelas terkait kebijakan physical distancing skala besar.

Aturan tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Halaman
12
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved