Yogyakarta
Dewan: Pemda DIY Perlu Pertimbangkan Bongkar ABA
Menurutnya hal tersebut justru akan menambah persoalan, mulai dari persoalan lalu lintas, sosial ekonomi hingga anggaran yang terbuang 'percuma'.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Ari Nugroho
Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid meminta Pemda DIY mengkaji ulang rencana pembongkaran Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA).
Menurutnya hal tersebut justru akan menambah persoalan, mulai dari persoalan lalu lintas, sosial ekonomi hingga anggaran yang terbuang 'percuma'.
"Itu kan baru dua tiga tahun. Artinya kajian dulu, apakah harus dibongkar. Kalau dibongkar, berarti kegagalan perencanaan pemerintah membangun itu. Harusnya berpikirnya input, output, benefitnya. Itu kan nggak berimbang. Kalau misalkan sementara, jangan dibuat seperti ini," ujarnya pada Tribun Jogja, Jumat (6/3/2020).
• Taman Parkir ABA Akan Dihilangkan
Yazid menegaskan bahwa kajian sangat penting dilakukan.
Hal ini untuk menghindari berbagai masalah yang akan berpengaruh terhadap masyarakat serta wisatawan yang akan berkunjung ke Malioboro dan sekitarnya.
"Jangan gampang sekali membongkar bangunan yang habis puluhan milyar. Pikirkna akses sosiologis bagaimana karena itu dulu untuk menampung tukang parkir yang beroperasi di Malioboro. Kalau kemudian dibongkar, berapa tenaga kerja yang harus nganggur," ujarnya.
Ia kembali mengingatkan agar pemerintah jangan terburu-buru melakukan pembongkaran karena harus ditinjau aspek perencanaan.
• Kementrian PUPR Jalin Kerjasama dengan UGM, Ingin Keterlibatan Kampus untuk Kawal Program Pemerintah
"Kalau iya, berarti kegagalan perencanaan. Tenaga kerja yang harus menganggur seperti apa. Dulu ABA tidak hanya untuk lapangan kerja tapi solusi ketika parkir di jalanan Malioboro dilarang," ujarnya.
Ia meminta agar Pemda DIY dalam pengajuan Warisan Dunia tersebut juga memperhatikan terkait warisan budaya fisik di Malioboro yang harus dipertahankan.
Ia menyebutkan contoh adalah Gedung DPRD DIY.
"Misal kantor DPRD. Ini sejarahnya panjang bahkan DPR RI pernah ngantor di situ. Bagaimana mempertahankan ini dan agar tidak merubah bentuk yang ada," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/jukir-malioboro_2403_20160324_223612.jpg)