Kota Yogya

Wali Kota Yogya Bantah Terima Dana dari Sejumlah Proyek

Haryadi mengaku hanya meminta agar ULP membuat persyaratan kepada pemenang lelang proyek agar bersedia untuk memiliki NPWP di wilayah.

Wali Kota Yogya Bantah Terima Dana dari Sejumlah Proyek
Tribun Jogja/ Agung Ismiyanto
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membantah sejumlah pernyataan yang menyebut dirinya melakukan intervensi serta menerima sejumlah uang dalam pembangunan proyek fisik di wilayah setempat.

Hal itu dikemukakannya saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Supomo Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Rabu (26/2/2020) dengan terdakwa Eka Safitra, jaksa fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogya dan Satriawan Sulaksono jaksa fungsional Kejari Surakarta.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Asep Permana tersebut juga menghadirkan dua saksi lain yakni Bekas Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Sujanarko dan mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Christiana Agustiani.

Dalam pengakuannya Haryadi menyebut, dirinya hanya meminta agar lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) membuat persyaratan kepada pemenang lelang proyek agar bersedia untuk memiliki NPWP di wilayah setempat.

Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Suap Proyek SAH Soepomo, Terkuak Adanya Dana Tali Kasih

"Itu yang saya minta, apakah itu bentuk intervensi atau bagaimana," katanya.

Lelang pada proyek SAH Supomo sebelumnya menyisakan tiga peserta lelang yang memenuhi syarat yakni PT Widoro Kandang, PT Jaya Semanggi dan PT Paku Bumi hingga akhirnya Pemkot menetapkan PT Widoro Kandang sebagai pemenang lelang.

Haryadi juga megatakan tidak tahu menahu dengan sejumlah perusahaan tersebut.

Namun demikian, dirinya mengakui bahwa pernah bertemu dengan anggota Pokja lelang proyek rehabilitasi SAH Supomo, Baskoro Ariwibowo tiga hari setelah operasi tangkap tangan oleh KPK, Agustus 2019 silam.

Namun, ia mengatakan pertemuan yang berlangsung di rumah pribadinya itu, hanya meminta penjelasan dari Baskoro serta mencoba memberi arahan serta semangat pascakejadian tersebut.

Haryadi mengakui, bahwa sebagai pejabat publik dirinya kerap diminta sejumlah kerabat untuk memberi pekerjaan baik yang bersifat kecil, menengah maupun besar.

Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

Namun ia menyatakan bahwa, dirinya tetap menekankan kepada stakeholder terkait untuk mengikuti prosedur yang benar dalam setiap pelaksaan proyek.

"Saya kan di sini sejak dari wakil walikota, tentu dalam hal ini teman saya banyak dan ada yang meminta pekerjaan kepada kami. Tapi dengan adanya TP4D kan secara subjektif tidak bisa langsung memenangkan perusahaan tertentu, tapi tetap ikuti aturan yang ada," imbuhnya.

Pun soal pengumpulan dana dari sejumlah proyek.

Haryadi yang pada sidang sebelumnya sempat disebut-sebut oleh para saksi menerima uang dari sejumlah proyek membantah telah pernah ataupun menerima dana tersebut.

"Termasuk juga pengakuan para saksi sebelumnya yang menyebut keterlibatan istri saya, itu tidak ada. Sudah saya tanyakan langsung kepada dinas terkait," jelas Haryadi. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved