Yogyakarta

Pajak Hotel dan Resto Dihapuskan, Angin Segar Pikat Wisatawan

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eriyono mengatakan bahwa terkait insentif tersebut sebenarnya merupakan usulan PHRI saat Musyawarah Nasional (Munas) yang

Pajak Hotel dan Resto Dihapuskan, Angin Segar Pikat Wisatawan
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dengan menghapuskan pajak hotel dan restoran per Maret 2020 berlaku selama 6 bulan ke depan, disambut gembira oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eriyono mengatakan bahwa terkait insentif tersebut sebenarnya merupakan usulan PHRI saat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar belum lama ini di Karawang Jawa Barat, 8-10 Februari 2020.

"Sebetulnya itu hasil Munas. Kita minta dengan banyaknya kasus Virus Korona, ada insentif. Pemerintah mengabulkan permintaan subsidi 10 persen. Kami menyambut baik hal itu dengan kebijakan pemerintah pusat," ujarnya kepada Tribun Jogja, Rabu (26/2/2020).

Tempat Wisata di Jogja yang Membuat Anda Merasa Kembali ke Masa Lalu

Ia mengatakan bahwa Yogyakarta yang masuk dalam 10 destinasi utama di Indonesia, diharapkan tetap mampu menarik wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.

"Mereka (pemerintah) berharap mendapatkan special rate baik transportasi udara, hotel, travel agent, paket-peketnya. Harapan pemerintah itu. Virus Korona jangan sampai menjatuhkan pariwisata di Indonesia yang merupakan lokomotif perekonomian di Indonesia," ucapnya.

Selanjutnya, Deddy mengatakan bahwa pihaknya menunggu petunjuk teknis dan juga kebijakan daerah akan seperti apa dengan adanya insentif ini.

"Ini menyangkut dengan tax (pajak) kita 10 persen. Apakah langsung dipotong, konsumen menginap tanpa ada pajak atau bagaimana. kita minta penjelasan dari Pemerintah Daerah karena maret juga tinggal menghitung hari," ucapnya.

Ia pun meminta kepada seluruh pelaku hotel dan restoran untuk menyambut baik dengan kebijakan tersebut dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Ada Wabah Virus Corona di Korea Selatan, Presiden Jadwalkan Pertemuan Tingkat Tinggi

"Jadi semisal nanti konsumen tidak dikenakan pajak, maka ya jangan ditarik pajak. Harus patuh," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan bahwa langkah pemerintah pusat memberikan insentif dinilai tepat melihat setelah merebaknya Virus Korona, dunia pariwisata global nampak lesu.

"Itu strategi untuk mengisi ruang kosong yang tadinya diisi (wisatawan) mancanegara sehingga (wisatawan) dalam negeri didorong kemudian bisa menggairahkan lagi. Terlebih saat low session, kebijakan insentif dinilai tepat. Sekarang kami menunggu teknis nanti seperti apa, temen-temen di industri juga menunggu kebijakannya," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa kabupaten/kota yang selama ini mendapatkan kucuran pajak hotel dan resto tidak perlu khawatir kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesarnya. pasalnya akan ada dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk menutupi kebijakan penghapusan pajak hotel dan resto.

"Dana dari pusat kemudian didistribusikan dan memberikan insentif, termasuk untuk Yogya. bentuknya saya juga masih menunggu. Sambil menunggu kita menyiapkan destinasi apakah sudah masuk sapta pesona. Lalu yang disebut aman seperti apa indikatornya. Ini untuk menjadikan destinasi berkualitas dan memberikan rasa aman dan nyaman," pungas Singgih.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved