Kota Yogyakarta

DPRD Kota Yogyakarta Bakal Panggil Pemkot Setelah Reses

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bakal segera minta klarifikasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kenaikan Pajak Bumi dan Ban

DPRD Kota Yogyakarta Bakal Panggil Pemkot Setelah Reses
ist/net
Gedung DPRD Kota Yogyakarta 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bakal segera minta klarifikasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro.

Ia mengatakan selama ini pihaknya memang sudah jauh-jauh hari menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan PBB di Kota Yogyakarta. Namun belum bisa meminta klarifikasi dari Pemkot Yogyakarta karena dalam masa reses.

"Selama masa reses kami terima banyak sekali keluhan masyarakat. Kami juga membandingkan PBB tahun 2019 dan 2020, dan kenaikannya tinggi sekali. Pemkot juga belum berkonsultasi dengan kami, maka secepatnya kami undang,"katanya saat dihubungi Tribun Jogja, Selasa (18/02/2020).

Soal Sanksi Kerja Sosial bagi Pelaku Klitih, Ini Kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta

"Masa reses kan enam hari, Rabu (19/02/3030) terakhir. Setelah pembukaan sidang, Kamis (20/02/2020) nanti akan langsung kita panggil Pemkot untuk klarifikasi,"sambungnya.

Ia menyayangkan tindakan Pemkot Yogyakarta yang menaikkan PBB tanpa sosialiasi.

Selama reses sejak 14/02/2020 kemarin, ia telah datang ke beberapa kelurahan, dan belum ada sosialiasi dari Pemkot Yogyakarta.

"Kemarin sudah tanya ke kelurahan-kelurahan, memang tidak ada sosialisasi. Apalagi yang rumah di pinggir jalan, kenaikannya tinggi sekali. Kalau sebelumnya ada sosialisasi kan tidak akan membuat kegaduhan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta masih mencari jalan keluar untuk kenaikan PBB di Kota Yogyakarta.

Baru Lunasi Tunggakan PBB 10 Tahun, Guritno Harus Putar Otak Bayar PBB Rp 22 Juta

"Baru dirapatkan, sebenarnya kan kebijakan itu tiga tahun ada penyesuaian. Kita sudah tiga tahun lebih. Kita sudah kaji dengan tiga komponen, yaitu transaksi berjalan, nilai zona yang ditetapkan BPN, dan harga penawaran. BPKAD pernah menghitung, kenaikan bisa sampai 700 persen. Tinggi sekali," katanya.

"Lalu coba nilai penawaran kita nol kan. Jadi yang dihitung transaksi berjalan (jual beli tanah) dan nilai zona dari BPN. Ternyata masih tinggi juga. Karena harga tanah di Kota Yogyakarta ini memang mahal sekali," sambungnya.

Warga yang Keberatan membayar PBB pun boleh mengajukan pengurangan.

Pihaknya akan segera mencari alternatif, agar PBB di Kota Yogyakarta teratasi.

"Sebenarnya PBB yang dibayarkan itu juga tidak seluruhnya, sudah kita kurangi. Pemkot membuka kalau ada warga yang Keberatan. Sedang kita bicarakan supaya tidak tinggi sekali," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved