Nasional

Soal HAM dan Intoleransi, Jokowi Harus Jawab Harapan Publik

Pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya harusnya bisa diintegrasikan dalam pembentukan agenda HAM

Soal HAM dan Intoleransi, Jokowi Harus Jawab Harapan Publik
kompas.com
Ketua Setara Institute, Hendardi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setara Institute memandang pemerintah mestinya meletakkan persoalan HAM sebagai paradigma dalam kerja-kerja di setiap lini pembangunan.

Pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya harusnya bisa diintegrasikan dalam pembentukan agenda HAM.

Pernyataan ini menyusul statement Presiden Jokowi tentang prioritas pembangunan pemerintahnya dalam periode kedua ini.

Presiden mengungkapkan, akan lebih mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi sebagai prioritas.

Namun di sisi lain, bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap persoalan HAM dan lingkungan.

Lawan Intoleransi, Komisi A Ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila & Wawasan Kebangsaan

Meski begitu, Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan, Jokowi punya kewenangan yang lebih untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri.

Dia menilai, hak prerogatif Presiden dalam menunjuk pejabat yang berwenang serta mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang guna menjalankan tugasnya secara optimal merupakan tanggungjawab yang harus dituntaskan pada periode ini.

"Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam," kata Hendardi dikutip dari keterangannya, Senin (17/2/2020).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegaskan Intoleransi Bertentangan Dengan Nilai Keistimewaan DIY

Pihaknya pun menilai, kepemimpinan Jokowi-Maruf yang belum genap 1 tahun ini masih menyisakan waktu yang cukup untuk dapat menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II ini.

Selain itu, banyak pihak juga berharap akan dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved