Pendidikan

Layanan Bayar Sekolah lewat Aplikasi Mendapat Kritikan

Saat ini belum ada aturan dari pemerintah entah dalam bentuk undang-undang, atau peraturan menteri yang mengatur tentang pembayaran melalui aplikasi s

Layanan Bayar Sekolah lewat Aplikasi Mendapat Kritikan
dok.kompas.com
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Munculnya layanan pembayaran sekolah melalui aplikasi ojek online mendapatkan kritikan dari pakar pendidikan di Yogyakarta.

Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan filosofis, antara aplikasi ojek online (swasta), dengan pendidikan.

Kritikan tersebut dikemukakan oleh pakar pendidikan dari Yogyakarta, sekaligus dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, Arif Rohman, Senin (17/2/2020).

"Perusahaan swasta seperti Gojek dan lainnya perusahaan yang profit oriented, sehingga tidak pas jika membayar sekolah melalui aplikasi seperti GoJek. Dari filosofinya sudah berbeda walaupun bekerjasama dengan sekolah swasta," katanya.

Komentar Plt Kepala Disdikpora DIY Terkait Pembayaran SPP Sekolah Melalui Aplikasi GoPay

Menurutnya, jika satu aplikasi telah memberi layanan pembayaran sekolah nantinya akan diikuti oleh aplikasi lain.

Ditakutkan kedepan akan terjadi perang diskon hingga perang harga yang membuat seolah-olah sekolah adalah lahan bisnis.

"Kedepan, nantinya akan diikuti oleh aplikasi lain. Kalau seperti itu nanti ada perang promo atau diskon. Seharusnya negara atau pemerintah memberikan regulasi terlebih dahulu," ucapnya.

Saat ini belum ada aturan dari pemerintah entah dalam bentuk undang-undang, atau peraturan menteri yang mengatur tentang pembayaran melalui aplikasi seperti Gojek.

"Negara juga tidak pas jika membuat aplikasi semacam gojek yang dikhususkan untuk membayar sekolah. Negara hadir memberikan regulasi, dengan regulasi tersebut negara melindungi kepentingan publik atau masyarakat," ucapnya.

Arif menyampaikan, jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat aplikasi abal-abal, yang nantinya dipergunakan untuk penipuan.

Pendaftaran SBMPTN 2020 LTMPT Sudah Dibuka, Siswa Lulusan 2018 dan 2019 Gunakan Pas Foto Terbaru

"Pemerintah harusnya mengantisipasi ini, jangan sampai jadi alat komersial untuk mencari keuntungan. Karena ini menyangkut uang yang masif, pemerintah harus cepat membuat regulasi," imbuhnya.

Saat ini menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pendidikan di Indonesia terjangkau bagi masyarakat, mutu pendidikan di Indonesia juga dapat merata.

"Terpenting adalah pemerataan mutu pendidikan, biaya kan hanya sebagai instrumen saja," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved