Sekolah di Hong Kong Diliburkan Karena Virus Corona, Bagaimana Nasib Siswa?

TRIBUNJOGJA.COM - Mungkin tak terbayangkan menjadi anak-anak sekolah di Hongkong. Di penghujung tahun 2019, sekolah mereka sempat ditutup kurang lebih 1-2 minggu untuk menghindari amukan massa yang menuntut kemerdekaan.

Kini, mereka harus menerima kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah harus ditunda hingga dua minggu ke depan.

• 5 Juta Orang Tinggalkan Wuhan Sebelum Kota Itu Dikunci Akibat Wabah Virus Corona

Kenyataan ini mereka terima Sabtu (25/1/2020). Keputusan itu disampaikan langsung oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, seperti Tribunjogja.com kutip dari South China Morning Post.

Dalam 90 menit waktu jumpa pers, Lam membantah pihaknya lambat mengatasi permasalahan ini.

Ia mengatakan dirinya tak berhenti memikirkan apa yang terjadi dengan negaranya ketika ia berada di Davos, Swiss untuk pertemuan Forum Ekonomi Dunia.

“Ketika saya di Davos, saya tak berhenti berbicara dengan Sekretaris Kesehatan, Sophia Chan dan Kepala Sekretaris, Matthew Cheung,” ujarnya.

• Virus Corona Bisa Menular Saat Masa Inkubasi, NHC : Kemampuan Menyebar Semakin Kuat

Ia mengatakan semua sekolah di level manapun harus ditutup hingga 17 Februari 2020 karena kejadian luar biasa di Wuhan yang berkaitan dengan Virus Corona.

Ia meminta, para guru dan kepala sekolah bisa memberikan pelajaran yang lebih efektif ketika pelajar sudah masuk kembali.

Selain sekolah, 8 universitas di Hong Kong, termasuk Universitas Terbuka akan menambahkan masa liburan Tahun Baru Imlek dan tidak memperbolehkan mahasiswa untuk kembali ke kampus sebelum 17 Februari 2020.

Hal ini dilakukan otoritas Hong Kong setelah lebih dari 2000 kasus Virus Corona muncul di dataran China. Sementara, angka kematian mencapai 56 orang.

Hingga kini, pemerintah China mengatakan pihaknya sudah menemukan obat-obatan yang aman dikonsumsi pasien Virus Corona. Namun, mereka belum bisa memastikan kefektifannya.

• UPDATE Terbaru Korban Tewas Akibat Virus Corona di China, 80 Orang Tewas dan 2300 Terinveksi

Kepala Eksekutif mengatakan formulir deklarasi kesehatan akan diperluas ke semua titik masuk ke Hong Kong, termasuk penyeberangan perbatasan di Lo Wu dan Lok Ma Chau. 

Juga akan ada pemeriksaan suhu untuk pelancong yang keluar, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang pergi ke Shenzhen atau Makau.

“Jika ada deklarasi palsu, penyebar akan dihukum enam bulan penjara atau denda HKD 5.000," kata Lam.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah SMP di Hong Kong, Teddy Tang mengatakan pihaknya mempercayai pemerintah akan melakukan hal terbaik untuk masyarakat.

Meski begitu, arahan ini seharusnya bisa lebih cepat disampaikan agar tidak menyusahkan guru dan murid.

“Sekarang, para guru sedang berpikir tentang menata lagi kegiatan belajar mengajar,” ujarnya. Ia tidak menampik jika koordinasi menjadi lebih sulit.

Masyarakat juga berharap Dinas Pendidikan bisa mengambil langkah cepat khususnya dalam hal menyetok masker. Sebab, kini masker-masker itu memiliki harga selangit karena banyaknya permintaan.

Sementara, Wakil Presiden Persatuan Guru Profesional Hong Kong, Tin Fong Chak menambahkan, banyak sekolah yang menghadapi permasalahan untuk menyediakan masker dan pembersih. Mereka tak banyak memiliki cadangan kebutuhan itu.

Ia juga mengungkapkan, sekolahnya telah memesan masker dari supplier sejak Januari, tapi masker tersebut tak akan ada hingga Februari.

Dari situ ia menyarankan pemerintah untuk memastikan mekanisme pasokan alat-alat perlindungan untuk sekolah.

Mendengar hal itu, Lam meyakinkan pihaknya akan segera menyediakan masker. 

"Kami telah menghubungi beberapa pemasok di Hong Kong, yang dapat menemukan pasokan dari luar kota. Pemerintah juga akan mencari masker dan [menemukan cara] untuk menyelesaikan permintaan,” ujarnya

"Beberapa pabrik di daratan mungkin ingin menambah pasokan ke Hong Kong dan kami berharap ini bisa dikirim ke kota,” tambahnya.

Tak hanya permasalahan cadangan kebutuhan perlindungan, menurut Teddy Tang, sejak November 2019 lalu, kegiatan sekolah telah terganggu karena protes besar-besaran.

Ia menilai penundaan ini memiliki dampak kepada siswa yang sedang menghadapi ujian masuk universitas tahun ini. Sebagian besar dari mereka direncanakan akan mengikuti ujian akhir di bulan Februari.

“Beberapa sekolah mungkin memperbolehkan siswa untuk membawa pulang pekerjaan rumahnya,” katanya.

Sekretaris Pendidikan, Kevin Yeung meminta sekolah untuk membatalkan semua ujian untuk tingkat yang lain dan mengubahnya menjadi pelajaran daring saja.

( Tribunjogja.com | Bunga Kartikasari )