Yogyakarta

Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tak Berpihak pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di DIY

Wacana pencabutan subusidi elpiji 3 kg oleh pemerintah pusat, memperoleh respon negatif dari berbagai pihak.

Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Dinilai Tak Berpihak pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di DIY
Tribun Jogja/ Singgih Wahyu Nugraha
Ilustrasi: Karyawan di sebuah gudang transit agen gas elpiji di Sleman tengah mengangkut tabung-tabung gas melon untuk didistribusikan ke pangkalan, Senin (3/10/2016). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana pencabutan subusidi elpiji 3 kg oleh pemerintah pusat, memperoleh respon negatif dari berbagai pihak.

Ya, tidak terkecuali dari kalangan legislatif di DIY, yang menganggap wacana tersebut menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, saat ini, antara eksekutif dan legislatif terus berjibaku menanggulangi masalah kemiskinan.

Bukan tanpa sebab, DIY kini menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, dengan ketimpangan tertinggi di tanah air.

Pelaku Usaha Kuliner Keberatan Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 KG

"Kita di daerah mati-matian, berusaha mengentaskan kemiskinan. Tapi, kebijakan pemerintah pusat malah seperti itu," katanya, Rabu (22/1/2020) siang.

Oleh sebab itu, pihaknya pun sangat menyayangkan, sekaligus meminta pemerintah pusat, untuk meninjau ulang wacana yang diapungkannya.

Pasalnya, jikalau subsidi benar-benar dicabut, masyarakat kecil yang nantinya paling berat merasakan dampaknya.

"Kalau subsidi gas melon ini dicabut, kemudian yang terjadi masyarakat rugi. Jadi, harus ditinjau ulang lah, evaluasi lagi, karena itu sangat memberatkan orang-orang kecil, di DIY khususnya," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus mencari metode yang lebih baik, sebelum pencabutan subsidi.

Terlebih, keberadaan elpiji 3 kg tersebut, dulunya dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan kompor minyak tanah, yang subsidinya kala itu terlalu tinggi.

"Kita ganti gas melon itu kan gara-gara minyak tanah yang subsidinya dinilai sangat besar. Kalau sekarang naik lagi, ya percuma, sama saja pemerintah tidak punya arah kebijakan yang jelas," cetusnya.

Subsidi LPG Dicabut, Skema Distribusi Pertamina Tidak Berubah

"Karena itu, saya minta pemerintah pusat mengkajinya ulang. DPR RI juga harus memperjuangkan ya, supaya  pencabutan subsidi ini jangan sampai terjadi," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, jika subsidi untuk elpiji 3 kg nantinya benar-benar dicabut oleh pemerintah pusat, polemik tidak akan berdampak signifikan bagi DIY, lantaran jarak distribusinya yang jauh lebih dekat.

"Dari Yogyakarta ke Kulonprogo, atau ke Gunungkidul itu paling jauh 40 kilo. Kalau Jawa Tengah, semisal dari Semarang ke Purworejo, itu sudah beda. Problemnya di situ, karena perbedaan dalam kebijakan ongkos untuk transport," katanya.

"Berarti, gas di Yogyakarta akan lebih murah (meski tanpa subsidi), karena ongkos transportnya hanya 40 kilo saja," pungkas Ngarsa Dalem. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved