Nasional

Kritik Sikap Yasonna, ICM Kirim Surat ke Presiden

ICM menilai Yasonna telah melanggar sejumlah peraturan sehingga pihaknya memutuskan untuk mengadukan sikap Yasonna tersebut dengan mengirimkan surat k

Kritik Sikap Yasonna, ICM Kirim Surat ke Presiden
TRIBUN NEWS
Menkumham, Yasonna Laoly 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Organisasi masyarakat sipil Indonesian Court Monitoring (ICM) melaporkan tindakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ke Presiden Jokowi akibat keikutsertaannya dalam jumpa pers PDI Perjuangan terkait OTT KPK atas kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI beberapa waktu lalu.

ICM menilai Yasonna telah melanggar sejumlah peraturan sehingga pihaknya memutuskan untuk mengadukan sikap Yasonna tersebut dengan mengirimkan surat kepada Jokowi pada Senin (20/1/2020) melalui kantor pos besar Yogyakarta.

Tri Wahyu Direktur ICM dalam rilisnya yang diterima Tribun Jogja mengatakan, pada keikutsertaan Yasonna dalam jumpa pers itu pihaknya menilai bahwa Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan itu disinyalir melanggar UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pilih Yasonna Laoly Jadi Menkumham Lagi, Ini Tugas Khusus dari Presiden Jokowi

Selain itu, sikap Yasonna juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan lain yakni UU 39 tahun 2008 Kementerian Negara, serta Perpres Strategi 54 tahun 2018 Straegi Nasional Pencegahan Korupsi dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM 38 tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum HAM.

"Kami minta dalam 7x24 jam Presiden RI sesuai dengan kewenangan dan mandat dari Rakyat Indonesia memberikan sanksi berat kepada Yasonna Laoly," kata Tri.

Selain ditujukan langsung kepada Presiden, surat yang dikirim itu juga ditembuskan kepada tiga orang tokoh yang pernah memberikan masukan dalam pembentukan anggota kabinet pembantu presiden. Tiga tokoh itu yakni Buya Syafii Maarif, Gus Mus, serta Sinta Nuriyah Wahid.

"Kami menilai ada konflik kepentingan dalam kejadian ini. Meskipun Yasonna bilang 'pekerjaan menteri saya tinggalkan'. Padahal jabatan menteri itu melekat 24 jam," tambahnya.

Sementara, Jogja Corruption Watch (JCW) mengutarakan hal serupa.

Komentar Hasto Kristiyanto Soal OTT KPK Tentang PAW Anggota DPR dari PDI Perjuangan

JCW menilai kondisi Yasonna yang menjabat dua jabatan sekaligus itu rentan terhadap benturan kepentingan.

Maka itu, JCW meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk memilih salah satu jabatan tersebut.

"Jika tidak bersikap untuk memilih salah satu, maka polemik ini terus berkepanjangan dan bisa menjadi preseden buruk bagi rezim sekarang," ucap Aktivis JCW, Baharuddin Kamba.

Selain akan berpotensi terjadi pada anggota kabinet lain yang juga menjabat di partai politik, rangkap jabatan dinilai kian mempersulit pembelaan seorang kader partai terhadap kader lainnya yang tengah tersandung kasus hukum. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved