Bisnis

Subsidi LPG Dicabut, Skema Distribusi Pertamina Tidak Berubah

Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi pada gas LPG 3 Kilogram tidak akan mengubah skema distribusi yang dijalankan Pertamina.

Subsidi LPG Dicabut, Skema Distribusi Pertamina Tidak Berubah
TRIBUNjogja.com
Ilustrasi: Warga tengah mengantre tabung gas elpiji tiga kilogram di SPBU Banar di Dusun Banar, Mungkid, Magelang, Senin (6/11/2017). 

Laporan reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana pemerintah untuk mencabut subsidi pada gas LPG 3 Kilogram tidak akan mengubah skema distribusi yang dijalankan Pertamina.

Skema yang diubah adalah pola subsidinya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Pertamina Sales Branch Manager Kota Yogyakarta Ali Fahmi.

"Sebenarnya saya kurang paham skema terbaru ini karena terinci dan detil. Tapi gambaran skema ini sudah lama, yakni distribusi tertutup. Subsidi tidak diberikan di tabung tapi manusianya. Jadi bukan sekadar harga LPG 3 Kilogram naik, tapi lebih tepat sasaran. Sepenangkapan saya konsepnya seperti itu," ujarnya kepada Tribun Jogja, Jumat (17/1/2020).

Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 KG, Begini Respon Hiswana Migas DIY

Subdisi yang ada saat ini, lanjutnya, diberikan kepada produk.

LPG 3 Kilogram seharga Rp 35ribu dijual dengan harga Rp 15-20ribu per kilogram.

"Semurah itu, karena pemerintah memberikan subsidi. Ke depan, dengan skema yang tidak subsidi, maka pangkalan akan menjual produk nonsubsidi. Produk LPG 3 Kilogram seharga Rp 35ribu, tapi yang membeli (warga miskin_ akan dapat bantuan," ucapnya.

Terkait teknis penjualan ke warga miskin, Ali mengatakan bahwa hal tersebut sangat tergantung dengan data yang ada.

Data tersebut dijelaskannya bukan menjadi ranah Pertamina, melainkan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

"Untuk pendataan siapa saja yang berhak menerima dan tidak berhak bukan domain Kami. Kami dari sisi distribusi, tidak terlalu banyak berubah. Namun permasalahan sering muncul di level konsumen. Produk yang tersedia bebas, pembelinya bebas (bukan warga miskin)," ungkapnya.

Meski demikian, Ali mengaku bahwa pihaknya mempersiapkan diri terkait kebijakan pemerintah yang digadang-gadang akan diberlakukan pada pertengahan 2020 nanti.

"Stok aman, tidak ada masalah. Kalau di Kota Yogyakarta sendiri 120 ribu tabung per hari," urainya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved