Pendemo Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mundur, Berikut Aturan Pemberhentian Kepala Daerah

Pendemo Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mundur, Berikut Aturan Pemberhentian Kepala Daerah

Pendemo Minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mundur, Berikut Aturan Pemberhentian Kepala Daerah
Kompas.com
Massa yang menamakan diri Jakarta Bergerak, Suara Rakyat Bersatu menggelar aksi teatrikal lempar tomat sebagai bentuk kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Silang Merdeka Barat Daya, Monas, Selasa (14/1/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM - Banjir yang melanda Jakarta di awal 2020 lalu menjadi bahan bagi sejumlah pihak untuk mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan, pada Selasa (14/1/2020), sejumlah pihak menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam aksi demo tersebut, peserta unjukrasa menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mundur dari orang nomor satu di Ibu Kota.

Salah satu tokoh yang menyorot perhatian publik saat demonstrasi berlangsung adalah Dewi Tanjung.

Dewi berorasi meminta Anies segera mundur dari jabatannya. Bahkan, Dewi juga menyinggung lengsernya Presiden Kedua RI, Soeharto.

"Bayangkan, dari awal Anies bekerja, satu pun tidak ada program yang tepat sasaran kepada masyarakat, kerjanya hanya ngeles menguntai kata," ujar Dewi.

"Banyak yang bertanya, apa mungkin seorang gubernur turun? Presiden saja bisa turun, apalagi gubernur. Soeharto siapa yang menurunkan?" lanjut Dewi.

Lantas, dapatkah Anies mundur dari jabatannya?

Pengunduran diri seorang kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Halaman
1234
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved