Gunungkidul

Kades Pacarejo Berharap Wacana Raperda Terkait Pemekaran Segera Dibahas

Raperda tentang pemekaran desa sempat masuk skala prioritas program perencanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD pada 2018 lalu.

Kades Pacarejo Berharap Wacana Raperda Terkait Pemekaran Segera Dibahas
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi berharap pemerintah daerah segera bahas wacana Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pemekaran khususnya untuk desa di Kecamatan Semanu.

Menurutnya, jika daerah terlalu luas, maka dapat berdampak pada proses pembangunan desa yang dinilai tidak bisa maksimal, ditambah anggaran yang dimiliki desa juga terbatas.

"Di Pacarejo itu memiliki 28 Dusun, sedangkan kepala desa di luar Semanu ada yang memiliki hanya enam pedusunan. Sebenarnya kondisi ini tidak hanya saya saja kades di wilayah Semanu juga memiliki pemikiran yang sama," ucapnya, Selasa (7/1/2020).

Dirinya juga mengeluhkan dengan kondisi Desa Pacarejo saat ini maka terjadi ketimpangan terkait dengan tanggung jawab ditambah lagi jika dilihat dari sisi anggaran tidak terlalu jauh selisihnya.

Pemkab Gunungkidul Targetkan Pelantikan Ulang Kades Digelar di Maret 2020

"Dana desa yang didapat Desa Pacarejo hanya berselisih sebesar Rp 200 juta dengan desa lainnya tetapi kami di Pacarejo harus menaungi 28 dusun dengan total jumlah penduduk 15.000," ujarnya.

Dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Desa Pacarejo, pihaknya berharap agar wacana pemekaran desa dapat segera terealisasikan, ditambah lagi wacana ini sudah muncul cukup lama.

"Sudah masuk skala prioritas dalam pembahasan raperda DPRD tetapi untuk perkembangan sekarang saya kurang tahu," katanya.

Sambungnya, dengan adanya perda tentang pemekaran desa, maka dapat menjadi dasar untuk pengembangan wilayah yaitu dengan pemekaran.

"Saya mendukung untuk pengembangan di Pacarejo bisa lebih optimal," imbuhnya.

Kamu Wajib Coba! Tiga Tips Super Gampang Membuat Lipstick Tahan Lama

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyati membenarkan bahwa raperda tentang pemekaran desa memang sempat masuk dalam skala prioritas program perencanaan pembentukan peraturan daerah di DPRD pada 2018 lalu.  

Namun sambungnya, hal tersebut gagal terealisasi karena mendapatkan masukan dari Pemerintah Provinsi DIY.

"Kebetulan saat itu (2018-red) saya jadi anggota badan legislasi DPRD dan sudah berkonsultasi, tapi rancangan tidak diloloskan. Karena ada beberapa kriteria dan persyaratan yang tidak memenuhi," katanya.

Saat disinggung mengenai apa saja kriteria dan persyaratannya dirinya mengaku lupa tetapi dengan kurangnya persyaratan raperda tersebut tidak jadi dibahas.

"Susunan drafnya sudah ada, meski tidak lagi menjadi skala prioritas, namun keberadaan raperda tentang Pemekaran Desa masih bisa dilanjutkan. Tentunya kita akan inventarisir lagi. Salah satunya menampung aspirasi yang muncul dari Pacarejo,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved