Anies Baswedan dan Basuki Hadimuljono Sepakat Soal Penanggulangan Banjir di Jakarta
Anies Baswedan dan Basuki Hadimuljono Sepakat Soal Penanggulangan Banjir di Jakarta
TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap untuk mendukung program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) dalam menanggulangi permasalahan banjir yang ada di Ibu Kota.
Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.
Anies menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta.
Anies dan Basuki akan saling membantu.
"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Anies menyatakan, normalisasi dan naturalisasi sama saja.
Kedua konsep itu sama-sama bertujuan untuk melebarkan sungai.
• Menteri Basuki: Anies Sepakat Jakarta Butuh Pelebaran Sungai
Anies juga memilih kata 'pelebaran' saat ditanya soal pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.
"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran," kata dia.
Anies berujar, Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai pada tahun ini.
Pemprov DKI juga akan menyiapkan dasar hukum untuk membebaskan lahan tersebut.
Namun, Anies belum membocorkan jenis dasar hukum yang akan disiapkan.
"Kalau namanya orang mengeluarkan anggaran itu harus ada dasarnya dan itu disiapkan aturan-aturannya," ucap Anies.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya mengaku sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan naturalisasi sungai antara dirinya dengan Anies.
Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut.
Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.
"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki usai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Menurut Basuki, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebut selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi saja.(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies: Mau Naturalisasi, Mau Normalisasi, Tidak Ada Konflik", .