Kulon Progo

Penerapan Nomenklatur Kalurahan di Kulon Progo Tunggu Kebijakan Pemerintah DIY

Dasar regulasi untuk perubahan nomenklatur desa di Kulon Progo menjadi kalurahan dipastikan sudah siap seluruhnya.

Penerapan Nomenklatur Kalurahan di Kulon Progo Tunggu Kebijakan Pemerintah DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dasar regulasi untuk perubahan nomenklatur desa di Kulon Progo menjadi kalurahan dipastikan sudah siap seluruhnya.

Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih menunggu kebijakan dari Pemerintah DIY untuk penerapannya.

Ada tiga regulasi yang telah disiapkan Kulon Progo untuk perubahan nomenklatur tersebut.

Yakni, Peraturan Daerah Nomor 4/2019 tentang Penetapan Kalurahan, Peraturan Bupati Nomor 68/2019 tentang Pedoman Umun dan Tata Kerja Kalurahan, serta peraturan desa mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah dirampungkan seluruh desa di kabupaten tersebut.

Kulon Progo Berhasil Panen Varietas Padi Penangkal Stunting

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk KB) Kulon Progo, Sudarmanto mengatakan, regulasi itu dibuat untuk menyesuaikan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25/2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan. Atas dasar kesiapan regulasi ini pula yang memungkinan Kulon Progo menjadi kabupaten pertama di DIY yang menjalankan penyesuaian nomenklatur tersebut.

"Tapi kita masih menunggu keputusan Pemerintah DIY. Kelengkapan regulasi sudah siap semua,"kata Sudarmanto, Minggu (5/1/2020).

Perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan ini nantinya juga akan diikuti perubahan penyebutan jabatan. Kepala desa akan disebut sebagai lurah sedangkan perangkat di bawahnya juga disesuaikan seperti kepala urusan kebudayaan dan pertanahan menggunakan istilah tertentu.

Tidak Ada Lagi Istilah Kecamatan di Kulon Progo

Sudarmanto mengaku belum bisa menyebutkan kepastian penerapan nomenklatur baru tingkat desa tersebut.

Pihaknya berencana berkoordinasi kembali dengan Biro Pemerintahan DIY dan Parinadya Pati.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Kulon Progo, Sutedjo.

Penerapan nomenklatur Kelembagaan kalurahan menunggu perkembangan terakhir dari Pemerintah DIY meski sebelumnya direncanakan dimulai pada akhir 2019.

Menurutnya, Pemerintah DIY akan menyusun peraturan gubernur terlebih dulu sebagai dasar pelaksanaannya. 

"Penataan kalurahan menyesuaikan roadmap dari Pemda DIY,"kata Sutedjo.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved