Soal Rangkap Jabatan Ketua KPK, Wapres Ma'ruf Amin Minta Sesuai dengan UU KPK

Soal Rangkap Jabatan Ketua KPK, Wapres Ma'ruf Amin Minta Sesuai dengan UU KPK

Soal Rangkap Jabatan Ketua KPK, Wapres Ma'ruf Amin Minta Sesuai dengan UU KPK
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin 

TRIBUNJOGJA.COM - Rangkap jabatan ketua KPK, Komjen Firlu Bahuri mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak.

Selain menjabat sebagai Ketua KPK, Komjen Firlu Bahuri diketahui juga masih menjabat sebagai Analisis Kebijakan Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun turut berkomentar terkait dengan rangkap jabatan Komjen Firli Bahuri. 

Menurut Ma'ruf Amin, terkait dengan jabatan ketua KPK, seharusnya sesuai dengan aturan dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Ma'ruf Amin pun meminta Komjen Firli Bahuri mematuhi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ihwal jabatannya saat ini.

Menurut Ma'ruf, perlu dilihat apakah Undang-undang KPK membolehkan atau tidak Firli rangkap jabatan di Polri.

"Ya kita liat dulu apa jabatannya itu jabatan seperti apa sih. Apa jabatan yang tidak boleh dirangkap. Kita lihat posisi seperti apa itu. Kalau tidak salah analis ya, analis itu struktural atau enggak. Kita liat nanti. Ya sesuai undang-undang (KPK) saja dilihat," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Kapolda DIY Silaturahmi di Makosat Brimobda DIY

Diketahui dalam poin (i) Pasal 29 Undang-undang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK dan poin (j) mengatur bahwa tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pun menegaskan, Firli harus melepas jabatannya di Polri.

Menurut dia, hal ini sudah diatur secara tegas dalam ketentuan Undang-undang KPK.

Halaman
12
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved