ADVERTORIAL

Pemkot Yogyakarta Segera Sahkan RAD 8.000 HPK

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menyelesaikan rancangan Perwal terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pemkot Yogyakarta Segera Sahkan RAD 8.000 HPK
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menyelesaikan rancangan Perwal terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Bila tidak ada perubahan, rencananya RAD tersebut akan disahkan pada 2020 mendatang.

Ini menjadi yang pertama di Indonesia, kebanyakan daerah lain masih mengacu 1.000 HPK.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Eni Dwiniarsih menjelaskan bahwa 8.000 HPK dimulai dari ibu hamil hingga remaja berusia 21 tahun.

Pemkot Yogya Petakan Potensi Pajak VHO

Ibu hamil minimal melakukan pemeriksaan selama kehamikan sebanyak 4 kali di Puskesmas.

"Lalu ada program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) wajib dilakukan karena sudah ada Perda ASI Eksklusif nomor 1 tahun 2014. Bayi yang baru lahir berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan disusui selama 2 tahun sembari diberikan Makanan Pendamping ASI," urainya.

Setelah Balita lanjutnya, mereka akan memasuki usia anak sekolah.

Mereka dipastikan harus mendapatkan makanan dengan gizi cukup.

Makanan tersebut tidak mereka temui di sekolah sehingga pola asuh di rumah juga sangat menentukan.

Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

"Mereka juga harus melakukan imunisasi dari bayi, balita, dan anak. Saat remaja, mereka terutama remaja putri rentan terserang anemia. Melalui 8.000 HPK, akan dapat menekan angka anemia pada remaja yang saat ini masih tinggi di Kota Yogyakarta. Termasuk stunting juga bisa dicegah dengan 8.000 HPK ini," ujarnya.

Upaya menekan angka penderita anemia, selama ini dijelaskan Eni adalah dengan memberikan tablet penambah darah dan melakukan screening kepada remaja di sekolah-sekolah.

Selain itu, remaja yang merupakan calon pengantin wajib mengikuti pelatihan kesehatan reproduksi.

"Kalau tidak ada sertifikat pelatihan, buku nikah belum bisa diberikan. Harapannya memberikan ilmu dan pengetahuan kepada cantin sehingga nantinya ketika hamil mereka sudah paham dan melahirkan anak yang sehat dan tumbuh kembangnya bagus," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved