Yogyakarta

KPU DIY Gelar FGD Bahas Potensi Pelanggaran Pemilu

KPU RI meminta kepada setiap provinsi itu untuk melakukan evaluasi partisipasi pemilih di daerah-daerah.

KPU DIY Gelar FGD Bahas Potensi Pelanggaran Pemilu
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
KPU DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas hasil pemetaan wilayah dan analisa daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik dan bencana alam pasca Pemilu 2019 pada Kamis (26/12/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas hasil pemetaan wilayah dan analisa daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik dan bencana alam pasca Pemilu 2019 pada Kamis (26/12/2019).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan KPU RI memiliki program evaluasi terhadap partisipasi pemilu di empat daerah kategori rawan konflik, rawan bencana rawan pelanggaran pemilu dan rawan partisipasi rendah.

Untuk itu, KPU RI meminta kepada setiap provinsi itu untuk melakukan evaluasi partisipasi pemilih di daerah-daerah.

KPU DIY Berupaya Tingkatkan Peminat Anggota Badan Ad Hoc

"Evaluasi agar bisa lebih mendalam pemetaannya, bisa lebih kualitatif maka didahului dengan riset ilmiah. Karena itulah kami bekerjasama mengajak Polgov UGM," ujarnya.

Ia berharap dari hasil riset tersebut akan muncul rekomendasi-rekomendasi terkait dengan metode atau strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu di daerah-daerah rawan.

"Empat kategori hasil penelitian UGM, Jogja masuk rawan bencana, rawan konflik, rawan pelanggaran Pemilu. Hanya satu yang rawan partisipasi rendah, karena di Jogja setiap Pemilu bahkan Pemilu 2014 dan 2019 tingkat partisipasi itu selalu tertinggi nomor 2 secara nasional," kata dia.

Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

Sementara itu, Koordinator Riset Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM, Dr Abdul Gaffar Karim mengatakan PolGov UGM telah melakukan pemetaan daerah rawan yang dimulai dengan mengidentifikasi kerawanan-kerawanan pemilu.

"Kami mengajukan sejumlah pertanyaan dalam riset ini. Apa yang membuat sebuah daerah dapat dikatakan sebagai daerah rawan Pemilu, apa saja faktor-faktornya. Kedua bagaimana kategorisasi daerah rawan itu berpengaruh terhadap proses sosialisasi dan partisipasi dalam pemilu?," ungkapnya.

Sebab menurut dia sosialisasi dan partisipasi itu sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat berpartisipasi

"Bagaimana sosialisasi dilakukan juga ditentukan oleh kondisi sebuah daerah," tutur dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved