DIY Masih Punya Pekerjaan Rumah Soal Residu Politik Elektoral

Empat poin tersebut yakni daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik, dan rawan bencana alam.

Penulis: Amalia Nurul F | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Amalia Nurul Fathonaty
KPU DIY menggelar Focused Group Discussion tentang hasil pemetaan wilayah dan analisis daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik, dan rawan bencana alam. Kamis (26/12/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU DIY menggelar Focused Group Discussion (FGD) tentang hasil pemetaan wilayah dan analisa empat poin sorotan pasca pemilu 2019, Kamis (26/12/2019) siang di Grand Inna Malioboro.

Empat poin tersebut yakni daerah partisipasi terendah, potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik, dan rawan bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Ahmad Shidqi memaparkan, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM untuk melakukan riset tentang empat poin tersebut.

Ia berharap, dari riset tersebut akan muncul rekomendasi terkait metode dan strategi penyuluhan pemilu atau sosialisasi di daerah rawan yang sudah dipetakan.

Menurut Ahmad, dilihat dari poin partisipasi rendah, di DIY secara kuantitatif selalu aman.

Hal ini karena pada setiap pemilu, utamanya 2014 dan 2019 partisipasi selalu tertinggi nomor dua secara nasional.

"Karena itu secara kuantitatif tidak ada masalah. Tapi problemnya, secara kualitatif, ternyata partisipasi politik elektoral di Yogyakarta setiap pemilu selalu menyisakan konflik dan ketegangan," ujarnya.

Terlebih katanya, DIY memiliki sejarah konflik politik. Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, hingga masyarakat.

"Kita tahu soal sejarah konflik politik kelompok selalu mewarnai politik elektoral. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita agar residu pemilu seperti itu bisa diminimalisir," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator PolGocv Fisipol UGM, Dr. Abdul Gaffar Karim dalam kesempatan tersebut memaparkan, pihaknya telah memetakan kelompok-kelompok yang ia sebut sebagai kelompok vigilante ini.

"Kami coba fokus ke isu kerawanan sosial. Semua orang di DIY tahu DIY punya kelompok yang saya sebut vigilante. Metode utamanya kekerasan," ujarnya.

Pihaknya pun memetakan kelompok tersebut berikut basis-basis kelompoknya di DIY.

"Bagaimana mereka menandai daerah, kode-kodenya, semua tahu, semua paham apalagi warga yang sudah lama di Yogyakarta," tuturnya.

Pihaknya juga memetakan pola relasi kuasa antar kelompok.

"Selain itu juga kami petakan pola relasi kuasa antar kelompok dengan siapa yang mengalokasi sumber daya di level lebih tinggi. Dan dari situ, apa nanti yang sebaiknya dilakukan KPU DIY," paparnya.

Ia menambahkan, DIY belum memiliki mekanisme dan kelembagaan untuk mencegah konflik seperti di Sulawesi Utara.

"Di sana tidak pernah mengalami konflik sosial yang besar, tapi dikepung sejumlah konflik dan terbukti punya mekanisme lembaga untuk mencegah konflik. DIY tidak pernah terbukti karena belum pernah diuji," katanya.

"Kerawanannya kecil-kecil berupa potensi yang tidak pernah begitu besar. Yang kita tidak tahu sebenarnya kita siap atau tidak kalau ada konflik sosial yang besar," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved