Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo Dituntut untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Diskusi yang berlangsung pada Sabtu (14/12/2019) kali ini mengusung tema 'Catatan Hukum Akhir Tahun 2019'.

Penulis: Santo Ari | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Santo Ari
Diskusi Sintesis Bersama Tri Agus Susanto (TAS) di Sintesis Coffee & Space, Sabtu (14/12/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sintesis Coffee & Space kembali membuka ruang diskusi yang dimoderatori Dosen STPMD ‘APMD’, Tri Agus Susanto (TAS) dengan nama Desintas (Diskusi Sintesis Bersama TAS).

Diskusi yang berlangsung pada Sabtu (14/12/2019) kali ini mengusung tema 'Catatan Hukum Akhir Tahun 2019'.

Dalam tahun ke tahun, masalah Hak Asasi Manuasia (HAM) akan terus dituntut penyelesaiannya siapapun presidennya.

Hendardi, aktivis HAM yang juga ketua Setara Institute dalam diskusi tersebut mengusulkan kembali dibentuknya Komite Kepresidenan yang berfokus pada pengusutan pelanggaran HAM.

"Konteks HAM itu penting, karena siapapun presiden itu akan tetap di tuntut. Maka dari itu usulan saya adalah membentuk komite kepresidenan," ujarnya.

Ia menjelaskan, Komite Kepresidenan ini dapat diambil dari unsur masyarakat, misalnya akademisi, tokoh masyarakat ataupun LSM.

Ia menilai Komnas HAM sudah menentukan mana yang merupakan pelanggaran HAM Berat dan mana kasus yang akhirnya hanya berputar tanpa kejelasan.

"Dari pada bolak-balik ke jaksa, tidak ada pergerakan, bikin saja itu (Komite Kepresidenan) dan kemudian inventarisir khasus, kemudian dipilah-pilah," jelasnya.

Menurutnya, Komite Kepresidenan nantinya akan memiliki kapasitas memilah mana kasus yang bisa ditangani secara yudisial dan mana yang tidak.

Menurutnya ada beberapa kasus yang pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dapat diselesaikan melalui jalur yudisial.

Ia menilai terduga pelaku kejahatan masih bisa dimitai pertanggungjawaban.

Dalam kesempatan itu ia juga membahas tentang RUU KUHP. Menurutnya, hukum pada dasarnya berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

"Tidak bisa hukum itu stagnan. RUU KUHP bolak-balik dari periode ke periode pemerintah selalu di bahas. Dan review itu tidak harus dilakukan dari nol, tapi dari beberapa item yang belum dibahas itu lebih baik. Dan kita harapkan ada percepatan di periode kedua presiden Jokowi," paparnya.

Hal senada disampaikan guru besar Hukum Pidana UGM, Eddy O.S Hiariej.

Ia menyebut bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki KUHP sendiri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved