Gunungkidul

Soal Wacana Penghapusan UN, Disdikpora Gunungkidul Lakukan Kajian

Disdikpora Gunungkidul akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait dengan wacana Mendikbud soal penghapusan UN pada tahun 2021.

Soal Wacana Penghapusan UN, Disdikpora Gunungkidul Lakukan Kajian
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait dengan wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) soal penghapusan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021.

Kepala Disdikpora Gunungkidul, Bahron Rasyid mengatakan, daerah akan merespon dengan melakukan kajian, kajian yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan para stake holder untuk melihat respon dari kebijakan tersebut.

“Kemarin saya diundang ke Jakarta untuk rapat dengan menteri dan ada empat kebijakan dari menteri yang baru ini satu diantaranya adalah terkait penghapusan UN, ke depan kami akan melihat respon dari stake holder kalau responnya positif tidak masalah tetapi kalau mereka merespon secara negatif ini perlu dicarikan jalan keluarnnya,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

UN Dihapus, Jusuf Kalla: Jangan Ciptakan Generasi Muda Lembek

“Masih ada waktu untuk mempersiapkannya karena pada tahun 2020 UN ini masih berjalan kebijakan UN dihapuskan barulah pada tahun 2021,” imbuhnya.

Bahron menjelaskan sebagai pengganti UN pada tahun 2021 untuk menentukan kelulusan dengan menggunkaan dua cara yaitu pertama yang bisa meluluskan seorang anak adalah guru masing-masing.

“Lalu kedua pengganti dari pengukuran atau asesmen potensi siswa tetap akan dilakukan ujian, setara ujian nasioanal tetapi dilakukan di pertengahan sekolah misalnya jika jenjang SD akan dilakukan di kelas 4, lalu kalau SMP akan dilakukan di kelas 8 awal, ini ujian untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang diterima peserta didik,” paparnya. 

BREAKING NEWS: UN Dihapus, Mantan Ketum PP Muhammadiyah : Harus Hati-hati, Ndak Segampang Itu

Ia menjelaskan keempat kebijakan baru menetri pendidikan adalah terkait dengan USBN (Ujian Sekolah Bertaraf Nasional), kedua adalah terkait dengan UN, ketiga terkait dengan RPP (Rencana Pelasanaan Pembelajaran), keempat terkait dengan PPDB zonasi.

“Terkait dengan PPDB zonasi tetap dijalankan tetapi memang ada perubahan misalny akemarin full zonasi itu 80 persen besok bisa hanya 50 persen, lalu untuk prestasi diserahkan daerah masing-masing maksimal 30 persen,” jelas Bahron.

Saat disinggung mengenai patokan prestasi siswa ketika UN sudah tidak lagi ada ia mengatakan ke depan pihaknya baru akan mencari jalan keluarnya.

“Prestasi anak-anak yang dimaksud bisa menggambarkan prestasi akademik maupun non akademik yang jelas formulanya akan disampaikan ke depan,” ucapnya.

Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan, pihaknya setuju dengan penghapusan UN karena dengan adanya UN dinilai sangat membebankan siswa dan orangtua.

“UN ini bagaikan panas setahun dihapus dengan hujan sehari ketika seorang siswa nilainya jelek. Lalu UN juga membebankan orangtua karena para orangtua ini sibuk mencari bimbingan belajar agar anaknya bisa lulus UN,” ucapnya.

Ia menekankan memang masih dibutuhkan sebuah standar untuk menentukan siswa itu lulus atau tidak dan nilai tersebut bisa digunakan untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi.

“Ini masih pendapat menteri belum lengkap mau seperti apa rencanannya, saya berkeyakinan menteri baru ini bisa memberikan gebrakan pada dunia pendidikan,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved