Kota Yogyakarta

Pelanggaran Perda Reklame di Kota Yogya Masih Tinggi

SatPol PP Kota Yogyakarta melaporkan, dalam rentang tahun 2018 dan 2019 pelanggaran terhadap peraturan Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menyebut,

Pelanggaran Perda Reklame di Kota Yogya Masih Tinggi
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Yogyakarta melaporkan, dalam rentang tahun 2018 dan 2019 pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) pada wilayah setempat paling banyak terjadi pada penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan hasil penegakan Perda secara represif non yustisi dalam waktu dua tahun terakhir, total ada sebanyak 9877 pelanggaran terhadap sembilan Perda, yakni masing-masing 3742 di 2018 dan 6135 di 2019.

Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Perda nomor 2/2015 menjadi penyumbang paling besar.

DPMPT Catat 44 Reklame Masih Berlaku Izin Penyelenggaraan

"Tahun lalu ada sebanyak 2676 yang kami tindak sementara di tahun ini sebanyak 5021,' kata Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Rabu (11/12/2019).

Agus menyebut, pelanggaran terhadap reklame itu terjadi pada banyak jenis dan penggolongan.

Baik yang sudah mempunyai izin maupun pada reklame yang berbentuk kecil, masih di dapati belum sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara, pelanggaran terhadap penataan pedagang kaki lima (PKL) yang tertera pada Perda 26 tahun 2002 menjadi kedua terbesar dengan angka 515 pada 2018 dan 845 di 2019.

Agus menerangkan, dalam upaya penegakan Perda pihaknya juga berusaha untuk menggunakan pendekatan serta pola kearifan lokal.

Dengan upaya itu, diharapkan sejumlah elemen masyarakat dapat mewujudkan keadaan lingkungan dan tata pemerintahan yang baik.

Sanna Marin, Perempuan Cantik yang Akan Jadi Perdana Menteri Termuda di Dunia

Selain menggalakkan sosialisasi kepada sejumlah masyarakat, beberapa rencana lain dalam penerapan program yang sebelumnya telah ada juga akan dilakukan.

Semisal kampung panca tertib.

"Harapan kami kalau nilai-nilai yang sudah ada sepenuhnya diterapkan dan dipahami masyarakat ke depan akan tidak ada lagi pelanggaran dan ketertiban umum bisa terwujud," kata dia.

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menyebut, perwujudan penegakan terhadap Perda diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

Pihaknya bersama kalangan legislatif pun sengaja membuat denda dengan nilai cukup tinggi, misalnya pada sejumlah pelanggaran Perda ketertiban umum (tibum) agar suasana dan lingkungan yang tertib dapat terlaksana. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved