Pendidikan

Pakar Hukum UGM Usulkan Pemerintah Agar Segera Merevisi UU Arbitrase

Untuk mengantisipasi terjadinya gugatan sengketa bisnis di lembaga arbitrase internasional, pemerintah didorong merevisi UU tentang Arbitrase.

Pakar Hukum UGM Usulkan Pemerintah Agar Segera Merevisi UU Arbitrase
istimewa
Seminar Nasional yang bertajuk Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Perkembangannya yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM. 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah sekarang ini membuka ruang sebesar-besarnya untuk kegiatan penanaman modal asing di tanah air.

Namun dalam perjalananya, sering terjadi sengketa bisnis sehingga harus diselesaikan di Lembaga arbitrase Internasional.

Belum lama ini, pengadilan Arbitrase Inggris menjatuhkan denda kepada Indonesia senilai 20 juta dolar AS atau Rp 278 miliar karena menggap Kementerian Pertahanan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa uang sewa satelit kepada Avanti Communication.

Sebelumnya pada tahun 2000, Pertamina dan PLN juga pernah diminta untuk membayar ganti rugi 270 juta dollar oleh pengadilan arbitrase Jenewa kepada Karaha Bodas Company (KBC).

UGM Panggil Rektor Unnes untuk Diperiksa Terkait Dugaan Plagiarisme

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gugatan sengketa bisnis di lembaga arbitrase internasional, pakar Hukum UGM mengusulkan agar pemerintah segera merevisi UU tentang Arbitrase, yakni UU No 30 tahun 1999.

Hal ini lantaran beberapa pasal sudah sesuai dengan perkembangan hukum bisnis dan kaidah ketentuan hukum arbitrase internasional.

Demikian beberapa hal yang mengemuka dalam Seminar Nasional yang bertajuk Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Perkembangannya yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof M Hawim mengatakan hukum arbitrase internasional semakin maju dan berkembang namun di Indoensia masih menggunakan kita undang-undag hukum perdata yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda.

Sementara isi UU tentang Arbitrase banyak mengacu pada KUHP tersebut.

Ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR perlu merevisi UU tersebut.

UGM Canangkan Desa Kemiri Sebagai Desa Mandiri Pangan

Halaman
12
Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved