Kota Yogyakarta

Rencana Pembentukan BPRS Yogya Alot, Gerindra Abstain, PDIP Menolak

Kalangan legislatif Kota Yogyakarta masih belum setuju secara penuh tentang usulan rancangan Peraturan daerah (Perda) soal pembentukan Perseroda Bank

Rencana Pembentukan BPRS Yogya Alot, Gerindra Abstain, PDIP Menolak
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif Kota Yogyakarta masih belum setuju secara penuh tentang usulan rancangan Peraturan daerah (Perda) soal pembentukan Perseroda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Yogyakarta pada tahun 2020 mendatang.

Dari enam fraksi yang ada di dewan Kota Yogyakarta, empat fraksi mendorong atau menyetujui agar Raperda tentang Perseroda BPRS tersebut dimasukkan dalam Propemperda 2020, satu fraksi menyatakan abstain yakni Gerindra, dan satu fraksi lain yakni PDIP menyatakan menolak.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati mengatakan, pihaknya masih belum memberikan suara pada rencana Perda pembentukan BPRS Yogyakarta itu dikarenakan Gerindra masih menimbang tentang pembahasan RAPBD 2020 yang masih defisit, sekaligus menunggu kepastian fiskal Pemkot Yogyakarta di tahun yang akan datang.

DPRD Kota Yogya Godok Rencana Pembentukan BPRS Yogyakarta

Pihaknya belum mau gegabah menentukan sikap dengan masih berlangsungnya pembasahan soal RAPBD 2020 dan masih melakukan kajian tentang hal-hal yang ditimbulkan dari rencana pembentukan BPRS tersebut.

Meski demikian, pihaknya tidak menampik potensi pendapatan daerah yang cukup potensial jika rencana pembentukan BPRS itu terwujud.

"Tapi masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan seperti kenaikan iuran BPJS dan tunggakan klaim di RSUD, menurut kami itu yang paling mendesak," kata dia, Rabu (27/11).

Sementara, anggota fraksi PKS, M. Fauzan menjelaskan, Raperda BPRS perlu dimasukkan dalam Propemperda 2020. Selain potensial untuk mendongkrak pendapatan daerah, menurut dia rencana pembentukan itu juga sudah dikaji dengan sejumlah akademisi.

"Kemampuan fiskal Pemkot Yogyakarta juga cukup bagus ditambah aspirasi masyarakat yang menginginkan agar ada peningkatan dan penambahan ragam layanan permodalan bagi UMKM," klaim dia.

Beragam Acara Meriahkan Peringatan Hari BPR-BPRS Nasional 2019

Senada dengan Gerindra, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta, Gm Deddy Jati Setyawan menyatakan, pihaknya belum setuju soal rencana pembentukan BPRS tersebut karena hal itu belum terlalu mendesak.

Di lain hal, menurut dia pembentukan BPRS juga tidak akan mencakup dan berguna secara menyeluruh bagi masyarakat, sehingga pihaknya lebih setuju potensi pengembangan ekonomi agar diarahkan pada koperasi dan juga UMKM.

"Sikap kita masih sama tidak setuju dengan pembentukan itu. Semoga dapat dialihkan ke rencana lain yang sekiranya lebih penting," imbuhnya.

Alotnya pembahasan Raperda BPRS itu akan diketahui hasilnya sebelum dilaksanakannya rapur penetapan RAPBD 2020.

Dinamika itu berujung pada pengiriman surat untuk meminta pandangan dan juga putusan dari pimpinan dewan apakah pembentukan itu disetujui atau tidak. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved