Jawa

APBD 2020 Kota Magelang Diketok, Dewan Minta Program Tak Prioritas Dipangkas

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Magelang akhirnya ditetapkan menjadi APBD Tahun 2020.

APBD 2020 Kota Magelang Diketok, Dewan Minta Program Tak Prioritas Dipangkas
Istimewa
Walikota Magelang, Sigit Widyonindito menandatangani APBD Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang Ketujuh Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2019, Senin (25/11/2019) di DPRD Kota Magelang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Magelang akhirnya ditetapkan menjadi APBD Tahun 2020.

Pendapatan daerah sekitar Rp.920.712.158.000, sementara belanja daerah mencapai Rp.996.212.158.000. Defisit diproyeksikan Rp.75.500.000.000.

Meskipun terdapat defisit anggaran, defisit ini nanti akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) Tahun 2019 sebesar Rp.86.000.000.000.

Sisanya, sebesar Rp.10.500.000.000 akan digunakan untuk investasi daerah.

Kader LPMK Diminta Aktif dalam Perencanaan Pembangunan

“Tahun 2020, APBD diproyeksikan defisit sebesar Rp.75.500.000.000. Defisit anggaran tersebut dapat di tutup dengan pembiayaan netto bersumber dari proyeksi silpa tahun 2019 sebesar Rp.86.000.000.000 dan kemudian sisanya dipergunakan untuk infestasi daerah,” ujar Anggota DPRD Kota Magelang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Adi Chandra, Senin (25/11/2019) kemarin di sidang paripurna di DPRD Kota Magelang.

Melihat besaran APBD Tahun 2020 ini, Adi pun menekankan agar arah pembangunan pada tahun 2020 mendatang harus memperhatikan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

"Arah pembangunan nanti harus melihat prioritas, yakni untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri," katanya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Stin Sahyutri Soekisno, sendiri memberi catatan kepada pemerintah terkait APBD 2020 ini.

Ia meminta pengurangan terhadap pengeluaraan pembiayaan yang bukan kewajiban daerah. Ia juga berharap program dan kegiatan kurang prioritas dipangkas.

Maulid Nabi Momentum Jalin Keharmonisan Pemerintah dan Masyarakat

"Pengurangan perlu dilakukan, bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas. Kepada OPD pengguna anggaran, kami meminta agar ada action plan sebaik-baiknya di triwulan pertama dengan ketepatan waktu,” ujarnya.

Ditambahkannya, adanya defisit anggaran sebesar Rp 75,5 miliar, maka komponen pembiayaan daerah seperti penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pemanfaatannya harus dioptimalkan untuk menutupi defisit anggaran.

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, mengatakan, anggaran yang telah disetujui ini akan lebih diorientasikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

“Besaran alokasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pada hakekatnya lebih diorientasikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang,” pungkas Sigit.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved