Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama Jadi Bos BUMN Berpotensi Melanggar UU Jika Hal Ini Terpenuhi

Beberapa hari belakangan ini santer terdengar kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bakal diangkat jadi bos salah satu BUMN

Pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama Jadi Bos BUMN Berpotensi Melanggar UU Jika Hal Ini Terpenuhi
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 

Beberapa hari belakangan ini santer terdengar kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bakal diangkat sebagai salah satu direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya muncul polemik mengenai apakah pengangkatan tersebut bisa melanggar Undang-undang? Mengingat status Ahok adalah mantan napi. Berikut penjelasannya.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Menteri BUMN Erick Thohir dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Kolase Wartakota)

Kabar tentang rencana mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos salah satu BUMN ini muncul setelah dirinya dipanggil Menteri BUMN, Erick Tohir.

Erick Thohir memang memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (5/11/2019). (KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA)

Sebagaimana dilansir kompas.com, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Berpotensi melanggar Undang-Undang

Terkait hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bila tetap diangkat sebagai bos BUMN.

Pasalnya, saat ini Ahok masih berstatus sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut dia, Ahok perlu keluar dari PDI-P terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai petinggi BUMN.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (KOMPAS.com | GARRY ANDREW LOTULUNG)

"Kalau dia masih anggota parpol, aktif atau tidak aktif, dia tidak boleh. Harus keluar dulu," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Halaman
12
Editor: Mona Kriesdinar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved