Jawa

Pemkab Klaten Adakan Raker Perencanaan Kesehatan dan Evaluasi SPM

Dinkes Klaten menggelar raker perencanaan kesehatan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 yang diadakan di Pendopo Pemkab Klaten.

Pemkab Klaten Adakan Raker Perencanaan Kesehatan dan Evaluasi SPM
Dokumentasi Pemkab Klaten
Pemkab Klaten melalui Dinas Kesehatan setempat, Rabu (13/11/2019) menggelar rapat kerja (raker) perencanaan kesehatan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 yang diadakan di Pendopo Pemkab Klaten. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Rabu (13/11/2019) menggelar rapat kerja (raker) perencanaan kesehatan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 yang diadakan di Pendopo Pemkab Klaten

Kabid Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jamkes Kementerian Kesehatan RI, dr Yuli Farianti, Mepid dalam paparannya mengatakan, prioritas nasional terkait SPM mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 

"Dalam rangka pencapaian SPM di daerah kebijakan strategis yang bisa ditempuh antara lain integrasi dan penerapan SPM, monitoring evaluasi (monev) terpadu dan pelaporan pencapaian penerapan SPM, belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM dan diklat percepatan pelaksanaan SPM di daerah," paparnya. 

Bank Klaten Terima Kunjungan BPR Tanjungpinang Kepri

Kepala Dinkes Klaten dr Cahyono Widodo MKes pada kesempatan tersebut memaparkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, dihadapkan pada masih banyaknya ibu hamil yang mengalami keguguran.

Kemudian ibu hamil ditemukan periksa ke tenaga kesehatan dan dari tiga bulan ibu hamil yang drop out sehingga tidak mencapai standar pelayanan kesehatan ibu hamil. 

Selain itu, kata dr Cahyono Widodo MKes, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin masih ada ibu bersalin di Klaten yang bersalin tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, karena “kebrojolan” di rumah ditolong dukun atau suami. 

"Selanjutnya masih adanya kematian neonatal atau bayi baru lahir umur 0 sampai 28 hari sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir," imbuhnya.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Selanjutnya, jelas dr Cahyono Widodo MKes, untuk pelayanan kesehatan balita ditemukan banyaknya balita yang drop out tidak sesuai definisi operasional dengan diberikan pelayanan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, perkembangan dua kali setahun dan vitamin A. 

"Untuk pelayanan lanjut usia (lansia) belum sesuai standar seperti pemeriksaan lab gula darah dan kolesterol, pemeriksaan status mental kognitif, kemandirian dan mempunyai buku kesehatan lansia," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Klaten dr Yudi B Prabowo pada kesempatan tersebut menegaskan dalam penganggaran DPRD Klaten mendukung penuh program pembangunan bidang kesehatan di Klaten sehingga SPM tercapai demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Klaten yang semakin baik. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: vim
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved