Jawa

Mobilisasi ASN dan Politik Uang Masih Jadi Kerawanan pada Pemilihan Walikota Magelang Tahun 2020

Mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi salah satu kerawanan yang dapat terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 men

Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Peserta dari organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat dan masyarakat mengikuti sosisalisasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 di Hotel Atria, Kota Magelang, Rabu (13/11/2019) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi salah satu kerawanan yang dapat terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 mendatang.

Selain itu, kerawanan lain adalah politik uang atau money politics yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang, Endang Sri Rahayu, mengatakan, mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 nanti.

Keterlibatan ataupun ketidaknetralan ASN mesti dicegah.

Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 Mulai Disosialisasikan

"Kerawanan masih bisa terjadi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 nanti, tetapi kita akan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran, seperti mobilisasi ASN atau birokrasi, keterlibatan ASN, politik uang atau money politics, ini mesti dicegah jangan sampai terjadi," ujar Endang, Rabu (13/11/2019).

Endang mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Bawaslu Kota Magelang untuk mengantisipasi terjadi politik uang.

Seperti dengan pembentukan kampung pengawasan dan kampung anti money politics di Kota Magelang.

Saat ini sudah terbentuk enam kampung pengawasan dan kampung anti money politics.

Melalui kampung pengawasan dan anti politik uang tersebut, diharapkan potensi pelanggaran seperti politik uang dapat dicegah sedari dini.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada nanti dapat meningkat melalui kelompok-kelompok sasaran.

KPU Kota Magelang Rekrut Pemantau, Pelaksana Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pilwalkot Magelang 2020

"Kita membentuk kampung anti politik uang dan juga kampung pengawasan. Tiga kelurahan kampung pengawasan yakni Kelurahan Wates, Potrobangsan, Jurangombo utara. Sementara untuk kampung anti politik uang, Kampung Kedungsari, Sidotopo, Mantyasih, dan Kramat selatan, dan Ringinanom," ujarnya.

Endang menambahkan ada juga persoalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. PSU ini diharapkan tidak terjadi lagi pada Pilkada 2020 Kota Magelang nanti.

Evaluasi terhadap penyelenggara pemilihan ataupun pengawas ditingkatkan melalui bimbingan teknis yang diperbanyak.

Selain itu, ia meminta komunikasi yang baik dapat terjalin antara jajaran KPU dan pengawas tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga di tingkat kecamatan, kelurahan ataupun TPS.

Keterbukaan juga dibutuhkan, sehingga jika ada masalah pada pemungutan atau proses Pemilu lain, masalah tersebut dapat segera diselesaikan.

"PSU kemarin terjadi karena sebabnya, ada pemilih yang bukan setempat, mencoboos disitu. Evaluasi kita, bimbingan teknis lebih matang. Kita evaluasi bimtek menjadi 2-3 kali untuk pengawas sendiri. DI sisi KPU, kami harapkan juga seperti itu, sehingga mereka dapat lebih paham," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved