Jawa

Bank Klaten Terima Kunjungan BPR Tanjungpinang Kepri

Kunjungan jajaran pimpinan BPR Bestari Kota Tanjungpinang diteriama di Aula Bank Klaten.

Bank Klaten Terima Kunjungan BPR Tanjungpinang Kepri
Dokumentasi Pemkab Klaten
Bank Klaten, Selasa (12/11/2019) menerima kunjungan dari BPR Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bank Klaten yang kini badan hukumnya telah berubah bentuk dari Perusahaan Daerah (Perusda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Klaten menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten, Selasa, (12/11/2019) menerima kunjungan dari BPR Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Kunjungan jajaran pimpinan BPR Bestari Kota Tanjungpinang diteriama di Aula Bank Klaten

Rombongan BPR Bestari Kota Tanjungpinang dipimpin Asisten dua Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Irwan SSos MM dengan didampingi beberapa pejabat antara lain anggota DPRD Kota Tanjungpinang Momon Faulanda SE, Kabag Ekonomi Kota Tanjungpinang Dr HM Amin SE MM,dan Direktur BPR Bestari Kota Tanjungpinang Elvin Tudhista, SAP. 

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

"Bahwa kunjungan jajaran pejabat dan DPRD serta BPR Kota Tanjungpinang ke Bank Klaten untuk capacity building atau pembangunan kapasitas tentang perubahan bentuk badan hukum PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten. Kemudian juga dalam rangka pengembangan BPR Bestari Pemkot Tanjungpinang sehingga dapat berkembang seperti BPR Bank Klaten," kata Asisten 2 Sekda  Pemkot Tanjungpinang, Irwan SSos MM.

Sementara itu Direktur Bank Klaten Dewi Ekosari K, SE, MM pada kesempatan tersebut menjelaskan, proses perubahan bentuk badan hukum Bank Klaten dari Perusda ke Perseroda dimulai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang perubahan badan hukum Bank Klaten.  

"Perubahan bentuk badan hukum itu merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa Bank Klaten sebagai badan usaha milik daerah harus mengubah badan hukum," ungkapnya. 

Dikatakan, proses perubahan badan hukum melalui tahapan yang diawali penetapan Perda No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Badan Hukum BPR Bank Klaten. 

Pemkab Klaten Serahkan 17 Penghargaan Lomba Hari Kesehatan Nasional

Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada 18 Desember 2018 dan dilanjutkan izin prinsip ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Desember 2018, lalu pesan nama melalui notaris sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 yang dilanjutkan penulisan nama PT BPR Bank Klaten Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Kabupaten Klaten

Setelah itu, kata Dewi Ekosari K, SE, MM, pada 11 Januari 2019 ijin prinsip dari OJK turun dan setelah itu memproses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) pada 29 Januari 2019.

Saat pendaftaran ke Kemenkumham dilengkapi beberapa syarat antara lain surat pernyataan Bupati Klaten tentang modal yang disetor dan surat pernyataan Direktur tentang penerimaan setoran modal dari Pemkab Klaten serta surat pernyataan Direktur dan Dewan Pengawas serta surat keterangan domisili. 

Ditambahkan, pada 6 Februari 2019 turun Keputusan Menkumham RI tentang pengesahan pendirian Badan Hukum PT BPR Bank Klaten (Perseroda). 

Kemudian pada 29 Mei 2019 dilakukan launching perubaan bentuk badan hukum PT BPR Bank Klaten (Perseroda) yang ditindaklanjuti pada 31 Mei 2019 dengan pengumuman perubaan bentuk badan hukum PT BPR Bank Klaten (Perseroda) di media massa dan di website serta kantor kas PT BPR Bank Klaten (Perseroda).(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Victor Mahrizal
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved