Gunungkidul

Wabup Gunungkidul :Jangan Terus-terusan Memakai Dana Talangan untuk BPJS Kesehatan

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menyampaikan RSUD Wonosari saat ini telah mendapatkan dana talangan dari bank.

Wabup Gunungkidul :Jangan Terus-terusan Memakai Dana Talangan untuk BPJS Kesehatan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Terkait dengan klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menyampaikan, RSUD Wonosari saat ini telah mendapatkan dana talangan dari bank.

"Aturan dari Kemendagri yang diperbolehkan memang seperti itu, menggunakan dana talangan. Tetapi jelas ini tidak boleh dibiarkan terus menerus karena dana talangan kan harus segera dikembalikan," ucapnya saat ditemui di Ruang Sidang Paripurna DPRD Gunungkidul, Senin (11/11/2019).

Namun, sambung Immawan, dirinya tidak mengetahui persis berapa jumlah dana talangan yang diberikan untuk membantu keuangan RSUD Wonosari.

"Untuk jumlahnya saya tidak tahu persis, namun yang jelas dana talangan tersebut untuk membantu pihak rumah sakit agar keuangan rumah sakit tidak terganggu sehingga pelayanan untuk masyarakat tidak terganggu," ujarnya.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Dirinya juga mengapresiasi DPR RI karena telah mengajukan keberatan kenaikan iuaran BPJS untuk kelas 3 karena menurutnya kenaikan iuran untuk kelas 3 sangatlah membebani masyarakat kurang mampu.

"Kalau kelas 3 itu benar-benar naik, maka akan menjadi beban masyarakat kurang mampu," ucapnya.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, hingga bulan Oktober ini jumlah klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS sebanyak Rp 22 milliar.

Hal tersebut hingga mempengaruhi keuangan RSUD Wonosari.

"Kami sudah tidak menyediakan makanan ringan untuk rapat dan mengurangi kegiatan diklat. kami menyediakan makanan ringan jika mengundang tamu dari luar kalau tidak ya menunggu donatur," kata Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati.

Bawaslu Gunungkidul : PNS Bisa Daftar Sebagai Panwascam pada Pilkada 2020

Ia mengungkapkan pihaknya telah membuat hitung-hitungan dan memprioritaskan pelayanan pasien untuk mengatasi belum terbayarnya BPJS sebesar Rp 22 milliar.

"Untuk makan minum pasien tidak mungkin dihentikan, lalu belanja obat saja kita lihat lagi apakah jika kita hutang akan di lock (tidak dikirim) maka kita bayar tetapi jika tidak ya kita hutang dulu," urainya.

Heru mengatakan ada beberapa layanan yang masih bisa dihutang misalnya hemodialisis, penyediaan oksigen pihaknya telah melakukan kerjasama sehingga rekanan paham tanggungan akan dibayarkan setelah BPJS dibayar.

"Untuk cuci darah (hemodialisis) itu satu bulan bisa Rp 300 juta tagihannya masih bisa kita tunda menungg BPJS. Ada bantuan dari APBD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 5,7 Milliar, lalu kita jug amelakukan efisiensi seperti diklat-diklat kami kurangi, jasa perawat dokter bidan kita baru bayar separuhnya," jelasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved